Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bapemperda Tabanan Sepakati Prioritaskan 9 Ranperda di 2027

Ketua Bappeda DPRD Tabanan, I Wayan Eddy Nugraha Giri.
Bali Tribune / Ketua Bappeda DPRD Tabanan, I Wayan Eddy Nugraha Giri.

balitribune.co.id | Tabanan – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tabanan menyepakati sembilan rancangan peraturan daerah (ranperda) usulan pemerintah daerah untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.

Kesepakatan agenda pembentukan hukum tersebut dirancang guna memperkuat kepastian hukum serta mendukung tata kelola pembangunan daerah.

Sembilan ranperda yang disetujui mencakup regulasi rutin penganggaran hingga aturan strategis, antara lain Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, APBD 2028, APBD Perubahan 2027, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2026, serta Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketua Bapemperda DPRD Tabanan, I Wayan Eddy Nugraha Giri, menyampaikan bahwa seluruh ranperda yang masuk dalam skema pembahasan tahun mendatang merupakan usulan resmi dari pihak eksekutif. “Propemperda 2027 usulan dari eksekutif yaitu Sembilan ranperda,” ujar Eddy usai memimpin rapat kerja Bapemperda pada Selasa (10/11/2026).

Di luar paket anggaran dan retribusi, Bapemperda menyoroti hadirnya regulasi baru yang menyasar sektor-sektor krusial masyarakat, seperti Ranperda Pengembangan Ekonomi Kreatif serta Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tabanan 2028-2045.

Regulasi ini disiapkan untuk memberikan ruang kepastian bagi kreativitas anak muda sekaligus menata arah industri pariwisata perdesaan secara berkelanjutan.

Eddy menegaskan, beberapa rancangan aturan baru tersebut sengaja diprioritaskan karena memiliki nilai urgensi yang tinggi bagi perkembangan daerah. “Ada beberapa yang baru seperti Pengembangan Ekonomi Kreatif. Kemudian, Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan. Itu yang dirasa urgen sesuai kebutuhan daerah,” jelasnya.

Selain regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif, kesepakatan 2027 juga memasukkan Ranperda Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama serta revisi Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pembaruan aturan ini difokuskan untuk memperkuat proteksi kesejahteraan dan keberlanjutan usaha tani warga di Tabanan. “Bagaimana memberikan perlindungan kepada para petani. Ini jadi hal yang urgen juga,” ujarnya.

Di samping merancang agenda perundang-undangan 2027, Bapemperda DPRD Tabanan turut mengevaluasi realisasi pembentukan perda sepanjang 2026. Dari tujuh ranperda yang ditargetkan dalam Propemperda 2025 untuk dibahas pada 2026, baru lima rancangan yang berhasil dituntaskan menjadi perda resmi.

Dua rancangan aturan sisanya, yakni Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama, terpaksa tertunggak akibat kendala teknis kelengkapan dokumen di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Ada dua yang tertunggak di 2026 ini yakni Penyelenggaraan Pendidikan dan Kerukunan Umat Beragama. (Kendalanya) itu karena tergantung kesiapan OPD,” tandasnya. 

wartawan
JIN
Category

4 KK Terancam Digusur, Bupati Mahayastra : Sudah Kita Sampaikan ke Gubernur

balitribune.co.id I Gianyar - Putusan hukum sudah berkekuatan tetap. Empat kepala keluarga (KK) di Banjar Griya, Desa Batuan, Sukawati, Gianyar, akan kehilangan tempat tinggal akibat sengketa lahan yang berakhir hingga tingkat Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

10 Hari Hilang,  Dadong Geloh Ditemukan Meninggal di Jurang

balitribune.co.id I Gianyar -  Ni Wayan Geloh alias Dadong Geloh (78), warga Banjar Perean, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, ditemukan meninggal dunia setelah sekitar 10 hari dilaporkan hilang. Jasad korban ditemukan di dasar jurang sekitar 500 meter dari rumahnya, Selasa (1/9/2026) sore.

Penemuan korban mengakhiri pencarian yang dilakukan keluarga bersama aparat desa dan masyarakat sejak Geloh dilaporkan hilang pada 21 Agustus 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Ketua DPRD Bangli Desak Evaluasi Total Penataan PNS di Setiap OPD

balitribune.co.id | Bangli - Ketua DPRD Kabupaten Bangli, I Ketut Suastika, mendesak Pemerintah Kabupaten Bangli untuk segera mengevaluasi dan menata ulang pendistribusian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dinilai mendesak agar penempatan pegawai benar-benar selaras dengan Analisis Beban Kerja (ABK) dan prioritas program pembangunan daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kebakaran Hantam Desa Adat Sade, Ratusan Pelaku Pariwisata Terdampak

balitribune.co.id | Mangupura - Kementerian Pariwisata memastikan pemulihan pascakebakaran Desa Adat Sade, Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu dilakukan secara terkoordinasi. Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana menggelar Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Daerah NTB, Forkopimda, Poltekpar Lombok, dan stakeholder ekosistem pariwisata. 

Tags
Baca Selengkapnya icon click

TP Posyandu Provinsi Bali Sapa Kader di Bangli Lewat Aksi Sosial "Membina dan Berbagi"

balitribune.co.id | Bangli – Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Bali menggelar aksi sosial bertajuk "Membina dan Berbagi" Tahun 2026 di Kabupaten Bangli, Rabu (2/9/2026). Kegiatan ini dipusatkan di dua titik, yakni Wantilan Pura Dalem Gede Sala, Desa Abuan, Kecamatan Susut, dan Wantilan Pura Puseh Desa Adat Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.