balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung masih berpacu dengan waktu untuk mengejar pendataan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Dari target lebih dari 143 ribu kepala keluarga (KK), hingga pertengahan Agustus 2026 baru sekitar 53 ribu KK yang terdaftar.
Capaian tersebut baru mencapai sekitar 36 persen dari target. Sementara masa uji coba atau piloting perluasan digitalisasi bantuan sosial (bansos) dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung I Gde Eka Sudarwitha mengatakan percepatan pendataan menjadi perhatian Pemkab Badung karena masih terdapat selisih besar antara capaian dan target.
“Untuk Badung targetnya 143 ribu lebih KK. Sampai saat ini baru 53 ribu lebih KK yang sudah terdaftar. Kita akan mengejar kekurangan target tersebut,” kata Eka, Minggu (17/8/2026).
Badung merupakan salah satu dari 43 kabupaten/kota yang masuk tahap kedua piloting perluasan digitalisasi bansos. Program ini diarahkan untuk membangun data perlindungan sosial yang lebih akurat dan terintegrasi, terutama dalam menentukan penerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai.
Eka mengingatkan masyarakat yang belum menerima bantuan sosial tetap perlu mendaftarkan diri. Pendataan tersebut menjadi bagian dari proses verifikasi untuk melihat apakah terdapat warga yang sebenarnya memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
“Sesuai arahan Bapak Bupati, disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Badung untuk dapat mendaftarkan diri pada program Perlinsos yang memang diarahkan kepada penerima bansos, baik PKH maupun bantuan pangan non-tunai,” ujarnya.
Menurut Eka, manfaat pendataan Perlinsos tidak hanya berkaitan dengan bantuan sosial. Data yang terkumpul nantinya dikembangkan melalui sistem interoperabilitas sehingga dapat terhubung dengan berbagai layanan publik.
Sejumlah layanan yang direncanakan terhubung antara lain BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, Samsat, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.
“Update-nya akan dilakukan secara digital dan secara connecting di antara pengguna layanan itu. Jadi sangat diperlukan bagi masyarakat untuk dapat mendaftar pada program perlindungan sosial,” jelasnya.
Dengan tenggat 31 Agustus, Pemkab Badung kini mendorong masyarakat segera melakukan pendaftaran. Eka berharap pendataan dapat menjangkau masyarakat, khususnya warga yang berada pada desil 1 hingga 7.
Pendaftaran dapat dilakukan melalui banjar, kantor desa maupun kantor kelurahan. Namun, masyarakat terlebih dahulu perlu mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di kantor desa atau kelurahan.
Pemkab Badung juga membuka peluang pelaksanaan pendaftaran secara serentak di masing-masing banjar untuk mempercepat capaian.
Eka berharap masyarakat tidak menunggu hingga mendekati batas akhir. Selain menjadi salah satu dasar penentuan penerima bansos, pendataan Perlinsos diharapkan menjadi fondasi integrasi data untuk mendukung pelayanan publik yang lebih tepat sasaran.
Dengan capaian yang baru sekitar 36 persen, Pemkab Badung masih harus mengejar pendataan lebih dari 90 ribu KK dalam waktu yang relatif terbatas sebelum masa piloting berakhir.
