balitribune.co.id | Denpasar - Bank Indonesia (BI) Bali melihat tekanan inflasi belum sepenuhnya mereda. Sejumlah risiko masih perlu diantisipasi hingga akhir tahun, terutama terkait kondisi cuaca dan kelancaran pasokan pangan. Fenomena El Niño yang berlanjut dan mundurnya awal musim hujan berpotensi mengganggu produksi pangan, khususnya komoditas hortikultura yang relatif sensitif terhadap perubahan cuaca.
"Risiko lainnya berasal dari distribusi pangan antardaerah. Gangguan pada jalur distribusi, termasuk penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, dapat memengaruhi ketersediaan dan harga komoditas di Bali," ucap Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali Achris Sarwani, Jumat (2/10/2026).
Biaya angkutan barang global yang masih tinggi juga menjadi faktor yang perlu dicermati karena dapat meningkatkan biaya distribusi dan pada akhirnya memberikan tekanan terhadap harga barang di tingkat konsumen.
"Di sisi lain, berlalunya periode puncak kunjungan wisatawan diperkirakan dapat mengurangi tekanan inflasi dari sisi permintaan. Aktivitas pariwisata yang melandai setelah periode liburan berpotensi membuat tekanan permintaan terhadap barang dan jasa lebih terkendali," katanya.
Untuk menjaga stabilitas harga, BI Bali bersama pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Bali terus memperkuat koordinasi dan berbagai langkah intervensi. Achris mengatakan strategi pengendalian inflasi diarahkan pada prinsip "4K", yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Implementasinya dilakukan melalui rapat koordinasi inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga secara berkala, fasilitasi distribusi pangan, serta optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan. Pemerintah dan BI juga mendorong pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok tani serta memperkuat koordinasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
“Bank Indonesia Provinsi Bali terus mendukung berbagai langkah strategis TPID se-Bali, salah satunya melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar agar capaian inflasi Provinsi Bali pada akhir tahun dapat terjaga pada rentang sasaran 2,5±1 persen,” ujar Achris.
Dengan berbagai langkah tersebut, BI memperkirakan inflasi Bali sepanjang 2026 tetap berada dalam kisaran sasaran nasional 2,5 persen plus minus 1 persen. Stabilitas inflasi dinilai penting bukan hanya untuk menjaga indikator makroekonomi, tetapi juga mempertahankan daya beli masyarakat di tengah aktivitas ekonomi Bali yang masih sangat dipengaruhi sektor pariwisata dan konsumsi masyarakat.
Duraikan Achris, laju inflasi Bali mulai melandai pada September 2026. Setelah mencapai 0,61 persen secara bulanan pada Agustus, inflasi Bali turun menjadi 0,32 persen pada September. Ia juga mengatakan, penurunan tersebut menjadi sinyal positif di tengah berbagai tekanan terhadap harga pangan dan kebutuhan masyarakat.
“Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali tanggal 1 Oktober 2026, Provinsi Bali secara bulanan pada September 2026 mengalami inflasi sebesar 0,32 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan Agustus yang mengalami inflasi sebesar 0,61 persen,” kata Achris melalui siaran persnya, Jumat (2/10/2026) di Denpasar.
Meski secara bulanan melandai, tekanan inflasi Bali secara tahunan justru meningkat. Inflasi September tercatat 3,79 persen secara tahunan (yoy), naik dari 3,45 persen pada Agustus. Angka tersebut juga masih lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada pada level 3,28 persen (yoy).
Lebih lanjut Achris juga mnjelaskan, tekanan inflasi bulanan Bali pada September terutama berasal dari kelompok pangan dan kebutuhan rumah tangga. Kenaikan harga daging ayam ras menjadi salah satu penyumbang utama, yang antara lain dipengaruhi meningkatnya biaya produksi, khususnya harga pakan.
Tekanan juga datang dari komoditas hortikultura. Kemarau berkepanjangan yang dibarengi fenomena El Niño serta serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) turut memengaruhi produksi dan harga cabai maupun beras. Selain daging ayam ras, sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga pada September antara lain cabai rawit, air kemasan, biaya akademik atau perguruan tinggi, jeruk, bahan bakar rumah tangga, dan beras. Namun, kenaikan tersebut tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas. Di antaranya angkutan udara, canang sari, cabai merah, bawang putih, sawi hijau, ketimun, emas perhiasan, bawang merah, terong, dan kangkung.
Secara spasial, seluruh wilayah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Bali mengalami inflasi bulanan pada September. Kabupaten Badung mencatat inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,55 persen, disusul Tabanan 0,46 persen, Denpasar 0,21 persen, dan Singaraja 0,19 persen. Sementara secara tahunan, Tabanan menjadi daerah dengan inflasi tertinggi sebesar 4,54 persen, diikuti Badung 3,95 persen, Singaraja 3,87 persen, dan Denpasar 3,42 persen.
