BALI TRIBUNE - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali akan melangsungkan Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) tahun 2018. Untuk iru, sebanyak 27 peserta yang terdiri dari 25 enumerator dan 2 supervisor diberikan pelatihan khusus. Seperti pada tahun sebelumnya, survey yang sudah memasuki tahun ketiga ini juga dilakukan dengan menggunakan smartphone sebagai sarana dalam pengumpulan dan pengolahan data. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Ir. Catur Sentana saat membuka kegiatan pelatihan enumerator di Ruang Wacika Perwakilan BKKBN Provinsi Bali menyampaikan dalam pelaksanaan survei SKAP ini ada 4 tahapan penting yang wajib dilaksanakan. Pertama, pelatihan fasilitator dan supervisor di Pusat. Kedua pelatihan terhadap enumerator yang akan terjun ke lapangan. Ketiga, listing responden pada block sensus yang ditetapkan. Keempat, wawancara/pengumpulan data, analisis data, dan pelaporan.  Di samping itu, menurutnya perlu diingatkan pula bahwa survei akan dilakukan dengan menggunakan smartphone. Dengan kemudahan ini, seluruh peserta pelatihan diharapkan melaksanakan seluruh tahapan pengumpulan data dan wawancara sesuai dengan kententuan yang berlaku. Agar kemudahan tersebut tidak disalahgunakan, Catur Sentana juga mengingatkan agar para peserta latihan tidak coba-coba memanipulasi data. Lantaran selama terjun ke lapangan, mereka akan dipantau dengan GPS. "Kalau ada yang bekerja dengan mereka-reka di atas meja atau hanya mengandalkan petugas/kader, maka saudara akan diberikan teguran oleh manajemen data pusat dan saudara akan diminta untuk melakukan wawancara ulang,” tegasnya. Menurut Catur Sentana dengan menggunakan smartphone sebagai alat untuk pengumpulan dan pengolahan data, banyak kemudahan yang bisa diperoleh. Diantaranya, ramah lingkungan, tidak memerlukan tempat khusus untuk proses pengolahan data, karena entry dan editing data dilakukan sekaligus dan data dapat dikirim ke server pusat.  Dalam jangka waktu panjang, data ini juga masih dapat dipergunakan, serta kesalahan dalam memasukan data dapat diminimalisir karena akan ada peringatan otomatis dari aplikasi yang dipergunakan. "Dengan demikian, saya berharap hasil dari Survey ini dapat mendekati hasil SDKI 2017, sehingga kita dapat mengevaluasi kinerja kita berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam rangka penyusunan kebijakan program KKBPK” tambahnya. Kepala Sub Bidang Program dan Kerjasama, Ni Made Ari Listiani selaku panitia pelaksana menyampaikan kegiatan pelatihan ini akan dilaksanakan selama 14 hari ke depan dengan melibatkan narasumber dari BKKBN Pusat, Dosen Univ. Ngurah Rai, peneliti dari CPHI (Centre of Public Health Innovation) Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Unud dan tim dari BKKBN Provinsi Bali.