Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BKS LPD Dorong Digitalisasi untuk Tingkatkan Sistem Manajemen

Bali Tribune / KIKA - Rektor Sekolah Tinggi Komunikasi (STIKOM) Bali, Dr. Dadang Hermawan, Ketua BKS LPD Provinsi Bali, Nyoman Cendikiawan dan Owner Toya Ubud Ecopark dan Waterfall, I Ketut Mardjana.

balitribune.co.id | Gianyar - Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) Provinsi Bali menggelar rapat rutin di Toya Ubud Ecopark dan Waterfall, Rabu (5/2/2025). Acara ini dihadiri oleh perwakilan pengurus koperasi dan LPD se-Bali serta menghadirkan Rektor Sekolah Tinggi Komunikasi (STIKOM) Bali, Dr. Dadang Hermawan, dan Owner Toya Ubud Ecopark dan Waterfall, I Ketut Mardjana.

Ketua BKS LPD Provinsi Bali, Drs. Nyoman Cendikiawan, mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya membahas kerja sama dalam bidang pendidikan dan pembiayaan ke luar negeri, tetapi juga menunjukkan bahwa LPD masih mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan, seni, dan budaya berbasis nilai-nilai Hindu.

“Ini adalah implementasi dari semboyan kita sejak dulu, yaitu ‘berteknologi barat tetapi berjiwa timur’. Kita ingin mengikuti perkembangan teknologi, tetapi tetap mempertahankan pelayanan khas budaya timur yang cepat, mudah, dan memiliki persyaratan ringan. Dengan demikian, LPD benar-benar bisa membantu krama adat setempat dalam meningkatkan perekonomian,” ujar Cendikiawan. Ia berharap kerja sama dengan perguruan tinggi lainnya dapat terus dikembangkan mengingat LPD merupakan lembaga milik masyarakat.

Sementara itu, Rektor Stikom Bali, Dr. Dadang Hermawan, mengapresiasi program LPD yang mempermudah akses pembiayaan pendidikan. Ia menekankan pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan performa LPD, khususnya dalam sistem informasi manajemen berbasis teknologi.

“Kita sudah masuk ke era digital, dan Stikom sebagai institusi pendidikan IT melihat pentingnya LPD untuk terus beradaptasi. Dengan digitalisasi, sistem informasi manajemen LPD dapat lebih efisien dan transparan. Oleh karena itu, kami melakukan kerja sama dalam sosialisasi, pendidikan lanjutan, serta sertifikasi yang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor ini,” jelas Dadang.

Ia berharap ke depan, dengan dukungan digitalisasi, semua aspek pembiayaan maupun penerimaan mahasiswa, termasuk yang magang dan bekerja di luar negeri, dapat difasilitasi dengan lebih baik oleh LPD.

Owner Toya Group, I Ketut Mardjana, juga menyampaikan manfaat nyata dari keberadaan LPD dalam mendukung sektor usaha lokal. Ketua PHRI Bangli ini mengakui bahwa LPD menawarkan persyaratan pembiayaan yang mudah dengan pola pelayanan yang mengedepankan nilai-nilai ketimuran.

“Yang paling penting adalah peran LPD sebagai lembaga pembiayaan pedesaan yang mampu membangun perekonomian desa. Dengan semakin kuatnya LPD, saya yakin lembaga ini dapat terus mendukung masyarakat lokal Bali dalam mengembangkan usaha mereka,” ungkap Mardjana, yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia.

Menurutnya, LPD adalah pilar utama dalam mendukung masyarakat pedesaan, khususnya bagi pengusaha lokal agar bisa menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri dan tidak hanya menjadi penonton dalam pertumbuhan ekonomi.

“Dari pengalaman kami di Toya Ubud, LPD sangat membantu, terutama dalam pelayanan yang minim birokrasi. Ini sangat penting bagi masyarakat yang tidak selalu memahami prosedur perbankan yang kompleks,” tutupnya.

Dengan adanya digitalisasi dalam sistem manajemen, diharapkan LPD dapat semakin berdaya saing, memberikan layanan yang lebih efisien, serta terus menjadi motor penggerak ekonomi bagi masyarakat pedesaan di Bali.

wartawan
ARW

DPRD Bangli Desak Dinas PUPR Prioritaskan Perbaikan Jalan Penunjang Pariwisata

balitribune.co.id I Bangli - Komisi III DPRD Bangli  mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam hal ini Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan jalan-jalan yang merupakan jalur obyek pariwisata. Mengingat sektor pariwisata sebagai penunjang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Baca Selengkapnya icon click

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.