Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BNI Tawarkan Call Spread Untuk Pelaku Usaha

gathering
GATHERING - Suasana Treasury Gathering BNI dengan tema “Economic Outlook 2017 & Hedging Transactions” yang dilaksankan di Grand Hyatt Nusa Dua, Selasa (2/5).

BALI TRIBUNE - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali memberikan kemudahan dalam layanan perbankan berbasis treasury, terutama bagi para pelaku usaha yang akrab dengan penggunaan valuta asing sebagai alat pembayaran untuk kegiatan bisnis mereka. BNI memberikan layanan transaksi lindung nilai (hedging) yang lebih komprehensif bertajuk Call Spread.

Keunggulan Call Spread yang merupakan produk baru BNI yang berbentuk structured product ini dipaparkan secara langsung dalam gelaran Treasury Gathering dengan tema “Economic Outlook 2017 & Hedging Transactions” yang dilaksankan di Grand Hyatt Nusa Dua (2/5). Dalam kesempatan tersebut disampaikan pula kondisi ekonomi dan prediksi pasar valuta asing di tahun 2017 kepada lebih dari 50 undangan yang berasal dari kalangan dunia usaha baik BUMN dan swasta lainnya.

Pemimpin BNI Kantor Wilayah Bali NTB & NTT, Putu Bagus Kresna, mengungkapkan, dengan hadirnya produk Call Spread ini dapat memberikan solusi bagi nasabah yang melakukan transaksi valas untuk ekspor dan impor agar terhindar dari resiko akibat perubahan nilai tukar dan suku bunga. BNI juga mempunyai produk lindung nilai lainnya yang bermanfaat bagi nasabah antara lain FX forward, FX Swap, FX Option, Cross Currency Swap dan Interest Rate Swap.

Sementara itu, berdasarkan data di tahun 2016 lalu transaksi valuta asing di Kantor Wilayah BNI Bali Nusra sendiri masih didominasi di Provinsi Bali dengan berbagai aktivitas transaksi yaitu sekitar 44% dari total transaksi. “Di tahun 2016, transaksi valuta asing di BNI Bali Nusra tercatat lebih dari USD 390 juta, sehingga kami optimis bahwa layanan Call Spread ini akan semakin meningkatkan volume transaksi yang ada,” ucap Putu Bagus.

Dengan hadirnya produk Call Spread serta berbagai pilihan produk hedging lainnya menunjukkan salah satu bentuk komitmen BNI dalam memberikan diversifikasi produk dan layanannya kepada nasabah. Di Kota Denpasar sendiri sejak tahun 2013 lalu telah beroperasi BNI Treasury Regional Area (TRA) yang khusus melayani semua kebutuhan nasabah terkait transaksi valuta asing, produk lindung nilai, market update terkait prediksi perubahan harga valas, dll. Keberadaan TRA ini merupakan upaya merespons potensi bisnis di daerah, di mana terdapat potensi yang besar untuk mengembangkan transaksi-transaksi berbasis treasury dari usaha di sektor pariwisata, perdagangan, perikanan dan jasa-jasa.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.