balitribune.co.id | Denpasar - Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat dapat berdampak signifikan pada kegiatan pertemuan dari kementerian/lembaga yang sebagian besar berlangsung di Kabupaten Badung. Pelaku Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menyoroti adanya kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat tersebut.
Pasalnya, kebijakan penghematan anggaran ini dikhawatirkan membawa dampak pada penurunan jumlah acara pertemuan atau kegiatan kementerian/lembaga yang diadakan di Bali yang selama ini sebagian besar berlangsung di Kabupaten Badung yakni Nusa Dua dan Kuta. Risiko kredit macet menjadi tantangan yang dihadapi BPR di Bali, khususnya di Badung dari potensi penurunan pendapatan di sektor pariwisata akibat dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Ketua DPK Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Kabupaten Badung, I Nengah Sutha Semadi mengatakan, menyikapi hal ini, pengelola BPR di Badung tentunya mengambil upaya perluasan sektor. Sehingga kebijakan ini tidak akan berpengaruh signifikan terhadap penurunan pendapatan nasabah BPR yang bekerja di sektor tersebut.
Di Kabupaten Badung kata dia, selain pariwisata, banyak sektor yang bisa mendapatkan pembiayaan atau kredit dari BPR. "Tentunya BPR di Badung tidak hanya menggarap satu sektor seperti pariwisata. Sektor lainnya yakni UMKM, pertanian, peternakan, kerajinan dan perikanan," katanya di Badung, Senin (24/2)
Berdasarkan data Perbarindo Badung saat ini terdapat sebanyak 48 BPR yang tergabung di Perbarindo Badung. Perbarindo Badung tetap optimis dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor di luar pariwisata yang juga menjadi penggerak perekonomian Bali.
