balitribune.co.id | Gianyar - Bupati Gianyar I Made Mahayastra membacakan jawaban atas Pemandangan Umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 saat sidang paripurna DPRD Gianyar, Senin (18/10/21), di Ruang Sidang DPRD.
Menjawab pertanyaan usul dan saran dari fraksi PDI Perjuangan, terkait langkah-langkah yang akan diambil Mahayastra agar target Pendapatan Asli Daerah di tahun 2022 bisa dicapai adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Seperti meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha yang bergerak di sektor pariwisata untuk bersama-sama memulihkan pertumbuhan sektor pariwisata dengan mengoptimalkan kunjungan wisatawan domestik disamping wisatawan asing.
Atas pertimbangan dan saran dalam menentukan kebijakan dalam optimalisasi PAD yang dilayangkan fraksi PDI Perjuangan, Bupati Mahayastra juga menyampaikan terima kasih. Adapun langkah yang dilakukan adalah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan seperti penyesuaian tarif pajak PBB-P2, dan mengoptimalisasikan retribusi IMB. Menerapkan sistem manajemen modern pada pasar tradisional dengan melakukan digitalisasi e-retribusi dan penyusun SOP dalam rangka mengoptimalisasi retribusi.
Menanggapi saran pengangkatan PPPK dari Fraksi Partai Golkar, Bupati Mahayastra mengaku masih melakukan kajian terhadap bezetting dan kebutuhan pegawai sesuai formasi, yang nantinya dilakukan secara terintegrasi dengan pengadaan ASN. Dan jumlah keadaan pegawai saat ini (bezetting) berdasarkan jenis jabatan sesuai standar adalah untuk Pejabat Pelaksana sebanyak 5.360 dengan bezetting sebesar 1.557, Pejabat Fungsional sebanyak 5.876 dengan bezetting 3.382 serta Pejabat Struktural sebanyak 803 dengan bezetting sebesar 760.
Untuk pembentukan PD. Pasar dalam pengelolaan pasar masih dalam pengkajian. Dan untuk menjaga kebersihan pasar akan bekerjasama dengan pihak ketiga sehingga lebih profesional. Sedangkan untuk pemungutan retribusi dilaksanakan melalui sistem E-Retribusi dan khusus di Pasar Seni Sukawati untuk pelaksanaan transaksi dilakukan secara non tunai melalui QRIS BPD Bali. Disamping itu pembenahan manajemen pengelolaan pasar terus diupayakan dengan menyusun Standar Operating Procedures (SOP) Pengelolaan Pasar Kabupaten Gianyar.
Menjawab pertanyaan Fraksi Demokrat terkait pemanfaatan dana pinjaman yang sudah dianggarkan dalam APBD, Bupati Mahayastra menegaskan bahwa penggunaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bupati Mahayastra juga mengucapkan terima kasih atas sikap Fraksi Partai Demokrat telah menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 serta 4 (Empat) buah ranperda untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan tahapan yang telah disepakati.
Begitupula dengan Fraksi Indonesia Raya yang menerima rancangan APBD. Bupati Mahayastra mengucapkan terima kasih atas apresiasi serta menyatakan sikap dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 serta keempat buah Ranperda tahun 2021 yaitu Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Ranperda Pengarusutamaan Gender, Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Ranperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman tersebut untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan tahapan yang telah disepakati.
Bupati Mahayastra meyakini dengan kerjasama yang baik antara legislatif dengan eksekutif akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gianyar.
