balitribune.co.id | Semarapura - Bupati Klungkung I Made Satria menghadiri kegiatan Penilaian Desa Antikorupsi Provinsi Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Balai Masyarakat Desa Tohpati, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Kamis (29/10/2026).
Desa Tohpati menjadi salah satu desa percontohan dalam program Desa Antikorupsi di Provinsi Bali. Keikutsertaan ini diharapkan dapat mendorong penerapan nilai-nilai integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan anggaran, aset desa, serta pelaksanaan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Bupati I Made Satria menegaskan bahwa program Desa Antikorupsi ini bukan sekadar slogan, formalitas di atas kertas, atau ajang penilaian semata. "Desa antikorupsi mengedepankan implementasi nyata di lapangan demi mengubah budaya korupsi menjadi budaya antikorupsi yang berkelanjutan. Perubahan ini tidak cukup hanya dengan menyusun dokumen administrasi yang rapi, tetapi harus terwujud dalam kerja nyata sehari-hari." ujarnya.
Bupati Satria mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menggalakkan gerakan budaya antikorupsi, memahami apa itu gratifikasi, serta menjadikan kepantasan dan kepatuhan sebagai budaya. Iajuga berharap kepada tim penilai dari Provinsi Bali agar proses penilaian dapat dilakukan secara obyektif dan transparan. Apapun hasil penilaian yang diberikan nantinya diharapkan dapat menjadi acuan bagi Desa Tohpati maupun desa-desa lainnya di Kabupaten Klungkung dalam penerapan budaya antikorupsi pada penyelenggaraan pemerintahan desa.
