BALI TRIBUNE - Berbagai inovasi telah dilakukan Pemkab Klungkung guna meningkatkan kualitas pendidikan di Desa agar karakter generasi muda kedepannya bisa semakin cerdas. Hal demikian terlihat, ketika Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menyerahkan SK Penegerian TK dari Program satu desa satu TK Negeri di Kabupaten Klungkung, Jumat (2/2).
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menjelaskan lahirnya program tersebut berawal dari inovasinya setelah mengikuti Rapat Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Komisi X DPR RI di Ruang rapat Komisi X Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta beberapa waktu lalu. Menurutnya program ini pertama kali di Indonesia khususnya hanya ada di Kabupaten Klungkung saja yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kebutuhan dasar di bidang pendidikan.
Menurut Bupati, selama ini masyarakat menilai bahwa pendidikan di TK mahal. Sehingga sebagian dari mereka langsung menyekolahkan anak-anaknya ke Sekolah Dasar (SD). Ke depannya, dengan perubahan status dari swasta/yayasan ke negeri, operasional TK akan ditanggung Pemerintah. “Dengan menjadi TK Negeri semua pendidikan di TK akan digratiskan,” sebutnya.
Bupati menambahkan agar masing-masing TK yang sudah diresmikan menjadi TK Negeri ke depannya diharapkan agar bisa bersama-sama menjaga semua fasilitas. Kepada guru-guru pengajar juga diharapkan agar selalu menanamkan sejak dini pendidikan karakter di sekolah. “Mari bersama-sama jaga semua fasilitas yang ada di masing-masing TK dan selalu ajarkan murid-murid pentingnya pendidikan karakter,” harapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung Dewa Gde Darmawan menyampaikan, sebanyak 12 TK di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Klungkung diresmikan menjadi TK Negeri. Untuk di Kecamatan Klungkung hanya 3 yang diresmikan. Dari Masing-masing TK tersebut yakni TK 1 Atap, Selat menjadi TK Negeri 1 Selat, TK PAUD Candra Kumara menjadi TK Negeri Klungkung serta TK Darma Wanita menjadi TK Gema Santi.
Mulai tahun ajaran baru, peserta didik baru bisa mengenyam pendidikan di TK Negeri tersebut. Terkait tenaga pendidik yang sudah ada, pemerintah akan mengangkat sejumlah tenaga pengajar tersebut menjadi tenaga kontrak. Menurut Dewa Darmawan, saat ini di Klungkung terdapat 114 TK yang tersebar di 59 Desa dan Kelurahan. Setelah dikaji, baru 26 TK yang memenuhi syarat untuk dinaikkan statusnya menjadi negeri. “Prosesnya bertahap, saat ini baru 12 TK di masing-masing Kecamatan yang kami proses untuk penetapan menjadi TK Negeri,” ujarnya.
TK lainnya akan tengah mempersiapkan diri untuk memenuhi kriteria penegerian. Diharapkan program satu desa satu TK Negeri bisa terwujud 100 persen ditahun 2019. Sehingga, kedepan tidak ada lagi anak di desa yang tidak mau masuk TK. “Dengan TK negeri jelas operasional akan ditanggung pemerintah. Namun untuk keperluan lainnya seperti membeli pakaian dan konsumsi sehari-hari masih menjadi tanggungjawab pribadi,” jelasnya.
