Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Cendikiawan Sambut Baik Program Makan Bergizi Gratis Gandeng LPD di Bali

cendikiawan
Bali Tribune / Ketua BKS LPD Provinsi Bali, I Nyoman Cendikiawan.

balitribune.co.id | Gianyar - Ketua Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) Provinsi Bali, I Nyoman Cendikiawan, menyatakan dukungannya terhadap pemanfaatan dana pemerintah untuk kepentingan desa adat. Hal ini disampaikan usai mengikuti persembahyangan bersama BKS-LPD se Provinsi Bali di Pura Samuantiga, Bedulu, Gianyar, Rabu (12/2).

Menurutnya, dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat maupun daerah seharusnya dapat dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan milik desa adat, seperti halnya LPD.

“Jika memang anggaran tersebut diperuntukkan bagi desa adat atau warga adat, saya sangat mendukung pemanfaatannya oleh LPD agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Salah satu contoh program yang dapat dikelola adalah program yang tengah dgulirka pemerintah pusat yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak. Mengingat desa adat memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, menurutnya program ini dinilai dapat berjalan lebih efektif jika disalurkan melalui desa adat.

“Misalnya ada program makan sehat gratis yang dananya berasal dari pemerintah, desa adat bisa berperan aktif dalam penyalurannya. Ini akan memastikan manfaatnya sampai langsung kepada masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.

Selain itu, pemanfaatan dana ini juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Jika dana triliunan rupiah itu bisa disalurkan melalui desa adat, UMKM, seperti pedagang nasi dan usaha kecil lainnya, akan ikut berkembang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Cendikiawan menegaskan bahwa LPD siap mendukung berbagai program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat adat.

“Bukan hanya program makan gratis, tetapi juga program lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Dengan adanya LPD di setiap desa adat, program-program tersebut bisa lebih dekat dengan masyarakat dan berjalan lebih efektif,” pungkasnya.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan desa adat, Cendikiawan berharap pembangunan di Bali dapat semakin merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat secara berkelanjutan.

wartawan
ARW
Category

OJK Cabut Izin Usaha BPR Pasarraya Kuta, LPS Siapkan Proses Likuidasi

balitribune.co.id | Mangupura - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pasarraya Kuta setelah bank tersebut dinilai tidak mampu mengatasi persoalan permodalan dan likuiditas. Hal ini diungkapkan OJK melalui siaran persnya, Jumat (18/9/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Diduga Membuat Surat Palsu, Polisi Tahan Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan Kementerian ATR I Made Daging 

balitribune.co.id | Denpasar - Tidak lama berselang setelah KPK menahan Dirjen Lampri Kementerian ATR/BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, giliran penyidik Ditreskrimsus Polda Bali menahan Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan di Kementerian ATR/BPN RI,  I Made Daging A.Ptnh., M.H. 

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Overload Kasus Narkoba, Rutan Negara Digeledah

balitribune.co.id | Negara - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Negara mengalami kelebihan kapasitas (overload) hingga hampir tiga kali lipat. Di tengah kondisi tersebut, petugas gabungan dari unsur Rutan, TNI, dan Polri menggelar penggeledahan mendadak di 14 kamar hunian warga binaan pemasyarakatan (WBP), Kamis (17/9/2026) pagi.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Satu Keluarga di Jembrana Diteror Rabies

balitribune.co.id | Negara - Kasus gigitan anjing yang diduga terpapar rabies kembali meneror Kabupaten Jembrana. Kali ini, satu keluarga yang terdiri dari ibu dan dua anaknya di Lingkungan Anyar Sari, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, menjadi korban gigitan beruntun dari anak anjing peliharaan mereka sendiri.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Soal Usulan UMK Badung Rp5 Juta, Bupati Minta Jangan Grasa-Grusu

balitribune.co.id | Mangupura - Usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Badung dinaikkan menjadi Rp5 juta mulai mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Badung. Namun, angka tersebut belum serta-merta disetujui. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan, usulan kenaikan upah harus diuji melalui kajian dan perhitungan yang matang.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.