BALI TRIBUNE - Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) Provinsi Bali menggelar Musyawarah Daerah (Musda) II pada Jumat (28/7) lalu di Kecak Room Hotel Banyualit, Kalibukbuk, Lovina. Ketua Panitia, Made Nyiri Yasa, mengatakan, tema yang diusung yakni “Melalui Musda II LPD se-Bali, Kita Jalin Persatuan dan Kebersamaan Dalam Upaya Menyongsong Desa Pakraman Yang Sima Swatantra”.
Musda dibuka Kepala Biro (Karo) Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Provinsi Bali Ir I Nengah Laba, mewakili Gubernur Bali, serta ditandai dengan pemukulan gong. Pada Musda kali ini, Drs.I Nyoman Cendikiawan, S.H.,M.Si., terpilih kembali menjadi Ketua BKS LPD Provinsi Bali periode 2017 - 2022. Dalam kesempatan itu, Cendikiawan mengapresiasi kelancaran Musda II LPD Bali yang berjalan demokratis dan transparan.
“Terima kasih atas kepercayaannya. Tentu hal ini juga dibuatkan berita acara karena dibalik kepercayaan yang diberikan, pasti ada tanggung jawab. Kami mohon dukungannya, terutama dalam pelaksanaan program ke depan,” jelasnya. Setelah terbentuknya kepengurusan yang baru ini, pihaknya akan melaksanakan rapat program kerja yakni rapat pimpinan (rapim) untuk menyerap aspirasi LPD kabupaten/kota se-Bali mengenai program apa saja yang dimaksimalkan.
“Saya kira setelah musda ini, kita segera rapat. Hal ini merupakan program berkelanjutan sehingga relatif masih banyak pengurus yang lama,” ungkap Cendikiawan. Terlaksananya Musda II LPD ini, selain merupakan rapat lima tahunan, juga mengacu Perda No.3 Tahun 2017 tentang LPD dan Anggaran Dasar badan Kerjasama Lembava Perkreditan Desa (BKS-LPD) Provinsi Bali. Musda II LPD se-Bali ini membahas pertanggung jawaban lima tahunan kegiatan dan keuangan pengurus BKS-LPD Bali dan juga pemilihan pengurus untuk periode 2017 - 2022.
Gubernur Bali yang diwakili Kepala Biro Ekbang Provinsi Bali, Ir I Nengah Laba mengungkapkan, LPD mampu menyatukan perbedaan visi dan misi yang ada. Semuanya itu diharapkan menyatu dan berfungsi dengan baik. “Demi langgengnya perjalanan, semua LPD harus mempedomani perda yang baru saja disahkan. Jika itu yang dijadikan pedoman maka, sepertinya tidak akan ada hambatan lagi tentang LPD,” jelasnya.
Mengenai kesiapan SDM LPD di Bali, berdasarkan pantauannya sudah cukup bagus. Hal itu ditunjang pelatihan-pelatihan yang dilakukan pengurus LPD. “Dari 1.433 LPD yang ada, dilakukan pelatihan karena syarat semua LPD harus diaudit sesuai perda. Jika tak terjadi persoalan dalam audit, tentu kemampuan ini harus kita tingkatkan, misalnya pembuatan laporan,”tegasnya.
Kepala LP-LPD Provinsi Bali I Nyoman Arnaya, S.E., mengungkapkan bahwa pihaknya musda ini karena dijalankannya sesuai aturan. Dia berharap, terutama kepada pengurus terpilih, agar membuat LPD di Bali lebih baik dengan program-programnya yang baik pula. “Kami ucapkan terima kasih karena Musda II ini berhasil. Kita LP-LPD akan selalu bekerja sama dengan BKS-LPD Bali dalam melakukan tugas-tugas. Bagaimanapun kita harus bekerja sama karena BKS merupakan tempat penyampaian aspirasi anggota yang perlu kita laksanakan,” jelasnya seraya menambahkan, dalam kepengurusan BKS LPD Bali tahun ini terdapat satu penambahan pengurus yakni bidang dewan pertimbangan. Tujuannya, meningkatkan koordinasi LPD Bali ke depan.
Pada kesempatan itu hadir, di antaranya Ketua DPRD Buleleng, Ketua DPRD Bali, Ketua MUDP Bali, Ketua PHDI Bali, Kepala LP-LPD Provinsi Bali, Konsultan LPD Bali, pengurus BKS LPD Bali, Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Bali, Direksi Jamkrida Bali Mandara, Ketua BKS LPD kabupaten/kota se-Bali, dan Kepala LPD se-Bali.
