Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Data Pertanahan Usang, Potensi Pajak Tidak Optimal

obyek pajak
Bali Tribune /PAJAK - Antara jumlah bidang tanah dan jumlah objek pajak di Jembrana diakui masih terjadi kesenjangan sehingga berdampak pada pendapatan daerah

balitribune.co.id | Negara - Berbeda dengan pemerintah pusat yang melakukan pembaruan data setiap hari, data pertanahan di Kabupaten Jembrana yang belasan tahun belum dilakukan pembaruan oleh pemerintah daerah menyebabkan terjadinya kesenjangan antara jumlah bidang tanah dan jumlah objek pajak. Kondisi ini berdampak pada banyak potensi pajak yang belum tergarap dengan baik.

Hingga kini masih banyak potensi pajak yang belum tergarap dengan baik. Belum dilakukannya pembaruan data oleh Pemkab Jembrana menjadi salah satu penyebabnya. "Sebelumnya, setelah kita amati ternyata masih banyak potensi pajak yang belum tergarap dengan baik. Salah satu penyebab utamanya adalah karena data yang dimiliki Pemkab Jembrana terakhir diperbarui pada tahun 2013, sedangkan di BPN datanya diperbarui setiap hari," ungkap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana I Gde Witha Arsana Selasa (26/8).

Menurutnya pemadupadanan data ini merupakan upaya strategis untuk mewujudkan satu peta, satu data yang nantinya menjadi dasar bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Menyikapi hal tersebut, telah dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Pertanahan Kabupaten Jembrana. Kerjasama antara instansi pusat dengan pemerintah daerah ini terkait Pengintegrasian Data Pertanahan.

Penandatangan Nota Kesepahaman dan PKS tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana I Gde Witha Arsana bertempat di Rumah Jabatan Bupati Jembrana, Selasa (26/8). MOU dan PKS ini dimaksud berkaitan dengan sinkronisasi dan kolaborasi layanan pertanahan serta pengintegrasikan data tanah bumi dan bangunan dengan Pemkab Jembrana sebagai dasar untuk perencanaan tata ruang serta kebijakan pertanahan kedepan.

Sekretaris Daerah Jembrana I Made Budiasa mengakui untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah serta percepatan sertifikasi aset-aset tanah, khususnya yang merupakan barang milik daerah diperlukan sinergi dalam pengintegrasian data pertanahan, “kita bisa saling mendukung, terutama dalam hal pengintegrasian data pertanahan untuk mengoptimalkan pajak daerah.  Kita juga sepakat bekerjasama dalam proses sertifikasi aset-aset tanah milik daerah, supaya ke depan pengelolaan aset bisa jadi lebih tertib dan jelas," ucapnya.

Antara jumlah bidang tanah dan jumlah objek pajak diakuinya sebelumnya masih terdapat kesenjangan. Sinkronisasi antara jumlah bidang tanah dan jumlah objek pajak kini diharapkannya dapat benar-diharapkan bisa benar-benar sesuai, "kami berharap data pertanahan kita bisa lebih rapi dan tertata, khususnya dalam hal sinkronisasi antara NIB (Nomor Induk Bidang) dan NOP (Nomor Objek Pajak). Tujuannya agar jumlah bidang tanah benar-benar sesuai dengan jumlah objek pajak yang tercatat," ungkapnya. 

wartawan
PAM
Category

Astragraphia Dorong Transformasi Digital melalui Solusi Intelligent Document Processing Berbasis AI

balitribune.co.id | Jakarta - Hari ini, Kamis (12/11/2026) PT Astra Graphia Tbk (Astragraphia) melalui unit usaha Solusi Dokumen resmi menghadirkan inovasi Solusi berbasis Artificial Intelligence (AI), simplifAI. Solusi ini terintegrasi langsung dengan printer multifungsi Fujifilm seri Apeos. 

Baca Selengkapnya icon click

Terkait Isu Wapres Gibran, NasDem Ingatkan Jaga Kondusivitas

balitribune.co.id | Singaraja - Menyikapi memanasnya tensi politik di Jakarta terkait isu menurunkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengajak  semua elemen masyarakat tetap menjaga kondusivitas dan kebersamaan sesama anak bangsa.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

11 Titik Sungai di Jembrana Rawan Banjir, Baru Tiga Terpasang Sistem Peringatan Dini

balitribune.co.id | Negara - Sebanyak 11 titik sungai di Kabupaten Jembrana telah diidentifikasi rawan banjir dan membutuhkan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS). Namun, hingga saat ini baru tiga titik yang telah dipasangi alat deteksi dan peringatan banjir. Pengadaan belum dapat direalisasikan lantaran keterbatasan anggaran dampak kebijakan efisiensi.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Ribuan Warga Buleleng Memilih Kerja ke Luar Negeri, Imigrasi Buleleng Terbitkan 11.500 Paspor

balitribune.co.id | Singaraja - Minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri masih cukup tinggi. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Buleleng mencatat sebanyak 1.859 warga mengajukan pembuatan paspor dengan tujuan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Jumlah tersebut menjadi bagian dari total 11.500 paspor yang diterbitkan sepanjang Januari hingga Oktober 2026.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Hadiri Tatap Muka Pengurus DPD HPI, Kapolda Ajak Jaga Kamtibmas dan Perkuat Sinergi Pariwisata

balitribune.co.id | Denpasar - Kapolda Bali, Irjen Pol. Dr. Pasma Royce menghadiri kegiatan tatap muka dan silaturahmi bersama masyarakat serta para pengurus dan anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI). Acara yang penuh kehangatan tersebut berlangsung di aula Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Denpasar, Rabu (11/11/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Hari Buka Posyandu 6 SPM Tahun 2026 di Desa Kutuh, Rasniathi Adi Arnawa Bagikan Popok Ramah Lingkungan

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kabupaten Badung Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, menghadiri kegiatan Hari Buka Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026 di Balai Banjar Kaja Jati, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Rabu (11/11/2026). Pada kesempatan itu Rasniathi juga menyerahkan popok ramah lingkungan kepada ibu hamil serta bantuan lainnnya. 

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.