balitribune.co.id | Bangli - Rapat Paripurna DPRD Bangli yang digelar pada Jumat (25/9/2026) mengungkap RAPBD Bangli 2027 yang disampaikan pihak eksekutif tercatat senilai Rp1,32 triliun. Hal ini mendapat sorotan DPRD Bangli. Rapat yang berlangsung secara maraton itu. dipimpin langsung Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika.
Setelah penyampaian RAPBD oleh eksekutif, saat agenda penyampaian pemandangan umum, tiga fraksi (Golkar, Restorasi Raya dan PDI Perjuangan), membongkar sejumlah persoalan mulai dari 300 kilometer jalan rusak parah, pemerataan Pokir, besarnya belanja pegawai hingga beban utang pinjaman PEN.
Fraksi Golkar lewat pembicara Ida Bagus Made Santosa menyoroti kondisi infrastruktur yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data Dinas PUPR Bangli, sekitar 300 kilometer jalan disebut dalam kondisi rusak parah dan perlu segera ditangani. "Data PUPR menunjukkan sekitar 300 kilometer jalan perlu segera diperbaiki karena kondisinya sudah rusak parah. Infrastruktur jalan yang baik merupakan prasyarat Bangli bisa melompat jauh secara makro ekonomi,” ungka Santosa.
Selain itu Fraksi Golkar juga menyoroti besarnya belanja pegawai. Di Disdikpora, dari plafon sekitar Rp240,50 miliar, sebanyak Rp196,04 miliar dialokasikan untuk gaji dan tunjangan. Besarnya belanja rutin tersebut dinilai mempersempit ruang fiskal untuk pembangunan produktif. Sementara Fraksi Restorasi Raya.melalui pembicara I Ketut Guna, SH, meminta pemerintah memastikan penganggaran sehingga tidak menciptakan kesenjangan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui Pokir DPRD. "APBD adalah uang rakyat dan harus kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Seluruh anggota DPRD, baik dari fraksi besar maupun kecil, harus memiliki ruang yang setara memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Disisi lain Fraksi PDI Perjuangan melalui Ni Kadek Yuliastuti, SH, menyoroti efektivitas TPP, penataan tenaga non-ASN dan PPPK paruh waktu, peningkatan PAD serta sumber pembayaran utang PEN untuk pembangunan BLUD RSUD Bangli pada 2027. Yuliastuti meminta pemberian TPP tidak sekadar menjadi tambahan penghasilan, tetapi dikaitkan dengan indikator kinerja yang jelas, objektif dan terukur. “TPP harus berdampak pada peningkatan disiplin, produktivitas, kualitas kerja dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Meski memberikan sederet catatan, ketiga fraksi sepakat RAPBD 2027 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Berbagai sorotan tersebut selanjutnya akan dibedah dalam rapat gabungan komisi dan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
