balitribune.co.id | Bangli - Data jumlah kasus gigitan anjing yang disampaikan Dinas Kesehatan yakni hingga tanggal 14 Mei sebanyak 1.093 kasus dengan  terkonfirmasi anjing positif rabies sebanyak 43 kasus.

Hal itu mengundang keprihatinan anggota DPRD Bangli, I Nengah Darsana. Menurut poltisi dari Partai Golkar ini,  tingginya kasus gigitan anjing membuktikan kalau program vaksinasi dan eliminasi yang dijalankan saat ini kurang optimal menekan angka kasus yang terjadi. ”Kami bisa bilang kalau program vaksinasi dan eliminasi terkesan mubazir karena temuan kasus terus terjadi bahkan alami peningkatan,” ujar Nengah Darsana, Selasa (24/5/2022).

Kata Ketua Fraksi Golkar ini, yang bikin pihaknya terkejut adalah temuan kasus di 33 desa dan yang  terbanyak di temukan di kecamatan Kintamni  yang nota bene sebagai wilayah pengembang biakan anjing Kintamani. Realita ini akan berimbas pada kelangsungan dan pengakuan dunia terhadap anjing Kintamani.

Untuk penanganan rabies tidak bisa dilakukan hanya lewat program vaksinasi dan eliminasi, namun yang paling tepat adalah memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat. Edukasi dimaksud yakni masyarakat diberi pemahaman agar tidak meliarkan anjing peliharaanya karena akan rentan terkontaminasi virus rabies. Disamnping itu dalam penanganan rabies peran banjar/desa adat sangat vital, karena pencegahan bisa diakomodir dalam pararem. ”Penanganan rabies harus dilakukan  seperti penanganan sampah yang dilakukan dari hulu sampai hilir,” jelas Nengah Darsana.  

Disinggung tingginya akan kasus gigitan anjing karena minimnya anggaran operasional untuk lakukan eliminasi anjing liar, kata Nengah Darsana masalah ketersediaan anggaran memang penting dalam menunjang suatu program, namun berbicara rabies setiap tahun selalu ditemukan kasus dan dari jumlah kasus juga meningkat. ”Dengan alokasi anggaran miliaran pun hasilnya tidak akan optimal karena masyarakat belum paham tentang apa itu rabies dan bahaya yang ditimbulkan, maka perlu dibarengi dengan rutin lakukan sosialiasi dengan aparat desa,” jelas Nengah Darsana.