balitribune.co.id | Bangli - Dibukanya kepariwisataan Bali oleh pemerintah mulai membuahkan hasil positif terhadap capaian Pajak Hotel dan Restaurant (PHR) Kabupaten Bangli. Hingga pertengahan tahun 2022, realisasinya telah melampaui target.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris BKPAD Kabupaten Bangli I Dewa Dewa Meranggi Adnyana, dalam Rapat Kerja (Raker) dengan DPRD Bangli belum lama ini.

Menurut Dewa Meranggi untuk pajak hotel dari target Rp 220 juta, sementara realisasinya hingga pertengahan tahun ini mencapai Rp 323 juta lebih. Demikian pula, pajak restaurant yang ditarget Rp 1,6 miliar, realisasinya telah mencapai Rp 2,1 miliar. ”Realiasai PHR telah melampaui target,” ujarnya.

Kata Dewa Meranggi, selain telah dibukanya kepariwisataan oleh pemerintah, capaian tersebut tidak lepas dari berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah Bangli dibawah kendali Bupati Sang Nyoman Sedana Arta. 

Dalam mengoptimalkan PHR, pihaknya menempatkan petugas pengawas pajak di sejumlah wajin panak (WP). “Petugas pengawas pajak ini tidak sekedar duduk manis, namun juga mencatat dan memfoto bill transaksi di restaurant untuk selanjutnya dilaporkan dan itu nantinya dicocokkan dengan pajak yang dibayar oleh wajib pajak,” sebut Sekretaris asal Banjar Belumbang ini.

Lanjutnya, untuk petugas pengawas jumlahnya sebanyak 22 orang dan bekerja tiap hari, mereka tanpa ada hari libur. “ Kunjungan wisatawan ke Kintamani justru membludak pada hari libur, makanya petugas kita tidak ada yang  libur,” sebutnya.

Berkaitan dengan penempatan petugas ini, pihaknya kini justru dihadapkan dengan permasalah anggaran. Dimana untuk anggaran BBM kepada petugas pengawas ini  tidak mencukupi. Karena itu, pihaknya telah melakukan penggeseran anggaran tetapi masih saja kekurangan. Meski kekurangan anggaran BBM, pengawasan pajak di restaurant tetap menjalankan tugas. “Kita akan mohon tambahan anggaran di anggaran perubahan. Kita harap pihak dewan bisa menyetujuinya,” jelasnya.

Disisi lain, Wakil Ketua DPRD Bangli I  Nyoman Budiada  sangat mengapresiasi kinerja BKPAD, karena telah bisa lampaui target PHR.  “Memang masih ada yang belum mencapai target, namun kita sangat  mengapresiasi  kinerja BKPAD,”  jelasnya.

Sementara terkait dengan kekurangan anggaran, baik Nyoman Budiada dan I Komang Carles, sepakat akan mengawal  tambahan anggaran yang akan diajukan dalam APBD perubahan 2022.

”Kami sangat setuju penambahan anggaran BBM untuk petugas pengawas. Apalagi kehadiran petugas ini mampu meningkatkan  PHR, malahan dalam kurun waktu setengah tahun sudah melampaui target,” ujarnya.