Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dipicu Podcast dan Baliho PAS-Mulia, Internal PDIP Buleleng Memanas

Bali Tribune / Baliho PAS-Mulia disalah satu sudut Kota Singaraja (bawah: Putu Mangku Budiasa)

balitribune.co.id | Singaraja - Hawa panas Pilkada Buleleng nampaknya mulai merambah internal PDIP Buleleng. Dipicu kemunculan podcast Ketua DPC PDIP Buleleng Putu Agus Suradnyana (PAS) yang menyatakan siap bertarung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2024 serta adanya baliho PAS-Made Mulyawan Arya (De Gadjah) diarel publik, sejumlah masyarakat terutama kader PDIP Buleleng mulai mempertanyakannya. Selain dianggap bermanuver, loyalitas PAS selaku ketua DPC PDIP Buleleng dianggap inkonsisten. Terlebih De Gadjah yang digadang - gadang akan bergandendengan merupakan Ketua DPD Gerindra Bali.

"Itu satu sikap yang menunjukkan haus kekuasaan. Saya selaku kader PDIP prihatin," ujar Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng Putu Mangku Budiasa, Senin (22/7).

Lebih jauh kata Mangku Budiasa, PAS mengambil sikap berseberangan berdalih sebagai bentuk kekecewaan karena istrinya dicoret sebagai Caleg DPR RI dari PDI Perjuangan pada Pemilu 2024.

Dalam kapasitas sebagai Ketua DPC yang sangat paham mekanisme dan AD-ART Partai, kalau memang berniat ikut tampil sebagi calon Gubernur mestinya ikut mendaftar dalam penjaringan bakal calon Gubernur.

"Tidak dengan cara seperti ini masih sebagai Ketua DPC tapi sudah pasang baliho tandem dengan partai lain, ini namanya tidak punya etika politik, mestinya mundur dulu sebagai pengurus dan anggota partai," tegasnya.

Menurut politisi asal Desa Selat, Sukasada ini apapun alasan yang disampaikan PAS dalam podcast itu hanyalah alasan pembenar dibalik haus kekuasaan. Ia pun menyebut kurang apa partai dengan keberuntungan yang didapat PAS selama bersama DPI Perjuangan dalam rentang waktu 25 tahun. Pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Bali 3 periode, menjabat sebagai Bupat Buleleng 2 periode.

"Itu istrinya (I Gusti Aries Sujati) hingga saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Bali. Sikap PAS seperti kacang lupa kulitnya sangat kami sayangkan," tandas Mangku Budiasa.cha

wartawan
CHA
Category

Belanja Badung Naik Rp1,56 Triliun, Golkar Minta Serapan Anggaran Dipercepat

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Badung meminta pemerintah daerah mempercepat serapan anggaran menyusul kenaikan belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,56 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.