balitribune.co.id | Gianyar - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Gianyar bersama sejumlah insan pers mengunjungi Diskominfo Pemerintah Kota Surabaya, Kamis (29/10/2026). Kunjungan ini untuk mempelajari strategi pengelolaan media sosial, penyebarluasan informasi publik, hingga kolaborasi digital dalam menyampaikan program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Rombongan diterima Sekretaris Diskominfo Pemkot Surabaya, Sudadi, S.T., bersama Ketua Tim Kerja Pengelolaan Komunikasi Publik, Kukuh.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kabupaten Gianyar, Ni Luh Made Astiti, mengatakan perkembangan media sosial menuntut pemerintah memperluas strategi komunikasi agar informasi tidak hanya mengandalkan media arus utama atau mainstream. “Kami ingin melihat bagaimana Pemkot Surabaya mengelola media sosial. Saat ini, media mainstream saja tidak cukup untuk menyebarluaskan program dan kebijakan pemerintah. Kami juga ingin mengetahui kemungkinan melibatkan influencer secara individu ke depannya,” ujar Astiti.
Menanggapi hal tersebut, Kukuh memaparkan strategi komunikasi publik Pemkot Surabaya yang menggabungkan pengelolaan media sosial, kemitraan dengan media massa, serta kolaborasi dengan key opinion leader (KOL) atau influencer. Menurutnya, pengelolaan media sosial pemerintah tidak cukup hanya berisi informasi program dan kebijakan. Konten perlu dikemas lebih beragam agar menarik perhatian sekaligus mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. “Dalam pengelolaan media sosial, kami tidak hanya menyampaikan informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah. Kami juga menyelinginya dengan konten wisata dan kuliner agar akun pemerintah tidak terkesan kaku dan bisa lebih dekat dengan masyarakat,” jelas Kukuh.
Untuk memperluas jangkauan informasi, Diskominfo Surabaya mengelola kanal media sosial Bangga Surabaya dan Sapawarga. Pemkot Surabaya juga membuka ruang kolaborasi dengan KOL serta menjalin kemitraan dengan media cetak, daring, televisi, dan radio di tingkat lokal, regional, hingga nasional. Kolaborasi tersebut diperkuat melalui produksi dan distribusi berita kepada media massa. Sepanjang Januari hingga September 2026, Diskominfo Pemkot Surabaya telah menghasilkan 913 judul rilis berita yang disampaikan melalui surat elektronik dan situs web resmi.Upaya komunikasi publik juga dilakukan melalui kemitraan dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), konferensi pers, media gathering, dan lomba jurnalistik.
Di lingkungan pemerintahan, Diskominfo Surabaya mendorong 36 organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memiliki dan mengaktifkan akun media sosial masing-masing. Langkah serupa diterapkan pada tingkat kecamatan dan kelurahan agar informasi pelayanan, program, dan kegiatan pemerintah dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai kanal. Kukuh menjelaskan, pengelolaan konten dilakukan melalui agenda setting yang mengacu pada tujuh program prioritas pemerintah. Informasi mengenai program prioritas tersebut dikombinasikan dengan konten lain, seperti wisata dan kuliner, untuk menjaga keberagaman materi publikasi.
Sementara itu, dalam menghadapi isu yang berkembang di ruang publik, Diskominfo Surabaya mengedepankan kecermatan dalam memahami persoalan dan menentukan pendekatan komunikasi yang sesuai. “Dalam merespons isu, kami berupaya melihat persoalan secara cermat dan menentukan pendekatan komunikasi yang tepat. Informasi perlu disampaikan dengan baik agar masyarakat memperoleh penjelasan yang jelas, tanpa harus merespons secara frontal,” paparnya.
Sekretaris Diskominfo Pemkot Surabaya, Sudadi, mengapresiasi kunjungan rombongan Diskominfo Kabupaten Gianyar bersama insan pers. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman dan memperkuat pertukaran pengetahuan dalam pengelolaan komunikasi publik di era digital
Melalui kunjungan ini, Diskominfo Kabupaten Gianyar diharapkan memperoleh referensi untuk mengembangkan strategi komunikasi publik yang lebih adaptif, kreatif, dan efektif. Pengalaman Pemkot Surabaya dalam mengoptimalkan media sosial, memperkuat kemitraan media, serta melibatkan KOL menjadi salah satu bahan evaluasi untuk memperluas jangkauan informasi pemerintahan kepada masyarakat Gianyar.
