balitribune.co.id I Mangupura - DPRD Badung mendorong pemerintah daerah memberikan insentif kepada petugas kebersihan yang terlibat langsung dalam penanganan darurat sampah. Dorongan ini muncul seiring meningkatnya beban kerja petugas di lapangan dalam beberapa waktu terakhir.
Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan menyampaikan apresiasi atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung yang dinilai menjadi ujung tombak dalam mengatasi persoalan sampah di daerah tersebut.
Menurutnya, para petugas kebersihan saat ini bekerja ekstra, bahkan melampaui jam kerja normal demi menangani kondisi darurat sampah. "Kami melihat mereka bekerja luar biasa, bahkan sampai di luar jam kedinasan. Ini tentu harus mendapat perhatian," ujarnya, Minggu (19/4/2026).
Ia menjelaskan, tambahan beban kerja tidak hanya dialami petugas lapangan, tetapi juga staf lainnya. Petugas penyapuan, misalnya, kini juga harus melakukan pemilahan sampah di TPST Mengwitani.
Sementara itu, petugas lainnya harus berjaga di sejumlah titik yang rawan menjadi tempat pembuangan sampah liar selama 24 jam. "Ada yang harus standby penuh di lapangan untuk mencegah munculnya TPA liar. Ini jelas tambahan tugas," tegasnya.
Atas kondisi tersebut, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk segera merumuskan skema pemberian insentif bagi petugas yang terdampak penambahan beban kerja. Seharusnya ada insentif atas tugas tambahan itu. "Ini bentuk penghargaan atas kerja keras mereka," katanya.
Lebih lanjut, Ponda Wirawan menilai pemerintah dapat memanfaatkan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan darurat sampah, termasuk dalam pemberian insentif kepada petugas kebersihan.
Namun demikian, ia mengingatkan agar penggunaan anggaran BTT tetap dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. "BTT bisa digunakan karena ini kondisi darurat, tapi tetap harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan," imbuhnya.
Selain insentif, DPRD juga menyoroti pentingnya perlindungan kesehatan bagi para petugas kebersihan. Pemerintah diminta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, mengingat tingginya risiko paparan penyakit dari sampah. "Petugas ini sangat rentan terpapar penyakit, khususnya yang bertugas memilah sampah. Pemeriksaan kesehatan harus jadi perhatian," tegasnya.
Di sisi lain, pihaknya turut mengapresiasi program Aksi Percepatan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Asper PSBS) yang dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya.
Program tersebut dinilai mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui pendekatan langsung ke rumah-rumah. "Kami melihat program ini cukup efektif membangun kesadaran masyarakat, terutama dalam pemilahan sampah," pungkasnya.
