Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna Pembentukan Fraksi

Bali Tribune / FRAKSI - Rapat paripurna intern pembentukan fraksi di DPRD Badung, Senin (26/8)

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Badung, Senin (26/8), menggelar paripurna intern untuk menetapkan pembentukan fraksi-fraksi DPRD Badung. Ada tiga fraksi yang terbentuk, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar dan Fraksi Gerindra. PDI Perjuangan menjadi fraksi  tergemuk dengan jumlah total 30 kursi, meliputi gabungan partai PDIP (27) dan Demokrat (3). Sedangkan Fraksi Golkar miliki 11 kursi dan Gerindra 4 kursi.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung sementara I Putu Parwata itu terungkap bahwa Bima Nata ditetapkan menjadi Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan I Wayan Puspa Negara sebagai Ketua Fraksi Gerindra. Sedangkan Fraksi Golkar belum menetapkan ketuanya lantatan masih menunggu surat rekomendasi dari partainya.

Selain membentuk fraksi, dalam kesempatan itu juga ada usulan dari politisi PDI Perjuangan I Nyoman Satria dan politisi Gerindra Puspa Negara agar DPRD Badung segera membuat Peraturan Tata Tertib (Tatib) dan Peraturan Kode Etik DPRD Badung.

"Tim penyusun Tatib dan Kode Etik ini agar ditugaskan secara proporsional dari tiap fraksi, PDIP berapa, Golkar berapa dan Gerindra berapa," kata Satria.

Hal senada juga diungkapkan Puspa Negara. Menurut dia Tatib dan Kode Etik dewan ini wajib segera dibahas.

"Kami usul segera siapkan tim akselerasinya," timpak Puspa.

Sementara itu Putu Parwata selalu Ketua DPRD Badung sementara menyatakan bahwa harus ada kejelasan waktu bagi parpol dalam mengusulkan struktur fraksinya.

"Kita berikan toleransi sampai tanggal 5 September," ujarnya.

Bila pengurus dan keanggotaan fraksi di DPRD sudah terbentuk, ujar dia, baru akan dilanjutkan dengan pembentukan tim penyusun baik dalam bentuk panitia khusus (pansus) atau panitia kerja (pokja) untuk menggodok Tatib dan Kode Etik DPRD Badung.

"Setelah masuk keanggotaannya baru kita bentuk tim penyusun, baik itu Pansus atau Pokja," tukas mantan Ketua DPRD Badung dua periode itu.

wartawan
ANA
Category

Belanja Badung Naik Rp1,56 Triliun, Golkar Minta Serapan Anggaran Dipercepat

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Badung meminta pemerintah daerah mempercepat serapan anggaran menyusul kenaikan belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,56 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.