balitribune.co.id I Bangli - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kabupaten Bangli, Bali, Tahun Anggaran 2026 mulai berjalan.
Ketua DPRD Kabupaten Bangli, I Ketut Suastika, mengatakan mekanisme pembahasan anggaran perubahan masih terus berjalan berurutan sesuai prosedur yang berlaku. Pada Senin (7/9/2026) telah berlangsung sidang Penyampaian RAPBD Perubahan 2026 oleh Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta.
"Prosesnya masih panjang. Setelah ini ada pemandangan umum fraksi, baru dilanjutkan dengan jawaban pihak eksekutif, dan pembahasan kembali bersama," ujar Suastika.
Pihaknya memastikan pembahasan RAPBD Perubahan 2026 ini akan rampung tepat waktu. Hal tersebut lantaran dinamika pembahasan di anggaran perubahan tidak seluas atau se-alot pembahasan APBD Induk.
"Untuk perubahan biasanya tepat waktu karena tidak terlalu alot. Pembahasannya pada dasarnya hanya melihat berapa ada penambahan atau pengurangan pendapatan, itu saja,” jelasnya.
Menurutnya jika terjadi penambahan pendapatan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun penyesuaian Transfer Ke Daerah (TKD), maka alokasi belanja daerah juga akan bertambah secara proporsional. Sebaliknya, bila pendapatan tertekan, belanja daerah harus disesuaikan.
"Kalau belanja bertambah, tentu disesuaikan dengan belanja prioritas yang masuk dalam proyek strategis nasional maupun daerah. Misalnya ada penambahan belanja ke sektor irigasi atau infrastruktur, itu biasanya berkaitan dengan dana transfer pusat seperti dana insentif daerah atau DAK yang sudah diamanatkan pengunaannya," paparnya.
Dalam kesempatan ini, Ketut Suastika menyoroti efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran belanja pegawai di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menanggapi aturan terkini mengenai efisiensi anggaran dan keberadaan Tenaga P3K Paruh Waktu, Suastika menekankan pentingnya akuntabilitas di setiap dinas.
Ia meminta setiap OPD tidak asal mengusulkan atau mempertahankan kegiatan pegawai tanpa arah outcome yang jelas.
"Untuk P3K paruh waktu kan masuknya di belanja barang dan jasa. Nah, bagi pegawai pendukung di masing-masing OPD, pimpinan OPD harus betul-betul mengidentifikasi kegiatan yang spesifik. Harus ada hasilnya yang jelas dalam tahun itu," harap Suastika.
DPRD Bangli pun mendorong pemkab agar sisa waktu di TA 2026 ini benar-benar dimaksimalkan untuk menuntaskan pengerjaan fisik dan infrastruktur daerah agar dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Bangli.
