Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

DPRD Tabanan Minta RAPBD 2027 Mengacu Capaian 2026

Raker
Bali Tribune / RAKER - Rapat kerja Banggar DPRD Tabanan dengan TAPD dengan agenda pembahasan Rancangan APBD 2027 pada Selasa (10/11/2026).

balitribune.co.id | Tabanan – DPRD Tabanan melalui Badan Anggaran (Banggar) mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 secara realistis dan berpedoman pada capaian kinerja 2026.

Penyelarasan perencanaan fiskal tersebut dinilai penting untuk meminimalkan risiko alokasi belanja daerah yang tidak dapat dieksekusi di lapangan.

Anggota DPRD Tabanan I Putu Eka Nurcahyadi menekankan bahwa penyusunan RAPBD 2027 harus bertumpu pada evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

Langkah ini penting agar target dan alokasi yang dipasang tidak meleset dari kemampuan finansial riil daerah. “Proses penyelarasan perlu dilakukan agar APBD lebih realistis serta meminimalkan risiko belanja yang tidak dapat dieksekusi,” ujar anggota DPRD Tabanan, I Putu Eka Nurcahyadi, dalam rapat kerja pembahasan RAPBD 2027 pada Selasa (10/11/2026).

Kritik senada disampaikan Ketua Komisi II DPRD Tabanan I Wayan Lara. Ia mengingatkan bahwa penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027 sebesar Rp 951,10 miliar lebih harus didasarkan pada perhitungan yang cermat agar tidak memicu kegagalan pelaksanaan program belanja di kemudian hari.

Dorongan untuk menyusun perencanaan yang terukur juga ditegaskan oleh Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa. Ia meminta sinergi antara legislatif dan eksekutif diperkuat agar pembahasan penganggaran benar-benar menyasar kebutuhan faktual masyarakat. “Hal ini diperlukan agar perencanaan anggaran dapat disusun secara cermat, realistis, dan selaras dengan kebutuhan serta kondisi faktual di lapangan,” tegas Arnawa.

Ia menambahkan, perencanaan yang realistis juga wajib mengakomodasi aspirasi warga perdesaan yang disalurkan melalui dewan. “Termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang merupakan bagian dari upaya menampung dan memperjuangkan aspirasi Masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua TAPD yang juga Sekda Tabanan I Gede Susila memaparkan bahwa Belanja Daerah pada APBD Induk 2027 memang dirancang mengalami efisiensi menjadi Rp 2,13 triliun lebih.

Alokasi tersebut diprioritaskan untuk pemenuhan urusan wajib dan program strategis daerah. “Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp124,37 miliar lebih atau 5,51 persen dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp2,25 triliun lebih,” terang Susila.

Di sisi lain, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan mencatat realisasi PAD hingga 31 Oktober 2026 telah menembus angka Rp 670 miliar lebih atau 68 persen dari target.

Capaian realisasi tersebut menjadi bahan evaluasi bersama bagi dewan dan TAPD sebelum menyetujui RAPBD 2027 ke tahapan persidangan berikutnya. 

wartawan
JIN
Category

5.000 Ojol Dapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan di Enam Wilayah

balitribune.co.oi | Mangupura - Semangat 'brotherhood' tidak berhenti di jalan. Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) bersama BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada 5.000 mitra pengemudi ojek online (Ojol) di enam wilayah. Perlindungan yang semula dirancang selama lima bulan, Agustus hingga Desember 2026, diputuskan HDCI untuk dilanjutkan hingga tiga tahun.

Baca Selengkapnya icon click

Dinkes Tabanan Gelar Cek Kesehatan Gratis, Hipertensi Jadi Temuan Terbanyak

balitribune.co.id | Tabanan - Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan melaksanakan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan tahun 2026. Program ini menyasar 40 perangkat daerah untuk mendorong deteksi dini penyakit tidak menular (PTM) serta meningkatkan kesadaran hidup sehat di lingkungan kerja. 

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gagal Beroperasi, Pemkab Jembrana Usulkan Pencabutan Dua Perda BPR

balitribune.co.id | Negara - Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jembrana dipastikan batal terwujud. Setelah mangkrak dan tidak pernah terealisasi sejak regulasinya diterbitkan pada 2017 silam, eksekutif dan legislatif Kabupaten Jembrana kini resmi mengusulkan pencabutan dua produk hukum yang menjadi landasan hukumnya.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

BI Bali Dorong UMKM Naik Kelas, Akses Pembiayaan Capai Rp5,8 Miliar

balitribune.co.id | Denpasar - Akses pembiayaan menjadi salah satu kunci bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperluas pasar. Karena itu, sinergi antara pemerintah, perbankan, Bank Indonesia, dan pelaku usaha terus diperkuat agar kebutuhan pembiayaan UMKM dapat dipertemukan dengan sumber pendanaan yang tepat.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Resmi Diluncurkan, Gilimanuk Jadi Titik Utama Proyek PLTS 100 GWp

balitribune.co.id | Negara - Pemerintah resmi meluncurkan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) sebagai salah satu langkah strategis mempercepat terwujudnya swasembada dan kedaulatan energi nasional. Peluncuran program tersebut ditandai dengan groundbreaking sejumlah proyek PLTS, termasuk di Gilimanuk, Bali, Selasa (25/8/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Kemarau Melanda, Petani Tabanan Biarkan Sawah Menganggur

balitribune.co.id | Tabanan - Sejumlah petani di Kabupaten Tabanan terpaksa membiarkan sawah mereka menganggur atau bero akibat terpaan kemarau panjang yang memicu kekeringan.

Hal ini dilakukan sejumlah petani di beberapa subak lantaran seretnya pasokan air irigasi yang mengalir ke kawasan pertanian mereka. Hingga pertengahan Agustus 2026, fenomena tanah terbengkalai ini melanda puluhan hektare lahan di beberapa wilayah.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.