Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

DPRD Tabanan Minta RAPBD 2027 Mengacu Capaian 2026

Raker
Bali Tribune / RAKER - Rapat kerja Banggar DPRD Tabanan dengan TAPD dengan agenda pembahasan Rancangan APBD 2027 pada Selasa (10/11/2026).

balitribune.co.id | Tabanan – DPRD Tabanan melalui Badan Anggaran (Banggar) mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 secara realistis dan berpedoman pada capaian kinerja 2026.

Penyelarasan perencanaan fiskal tersebut dinilai penting untuk meminimalkan risiko alokasi belanja daerah yang tidak dapat dieksekusi di lapangan.

Anggota DPRD Tabanan I Putu Eka Nurcahyadi menekankan bahwa penyusunan RAPBD 2027 harus bertumpu pada evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

Langkah ini penting agar target dan alokasi yang dipasang tidak meleset dari kemampuan finansial riil daerah. “Proses penyelarasan perlu dilakukan agar APBD lebih realistis serta meminimalkan risiko belanja yang tidak dapat dieksekusi,” ujar anggota DPRD Tabanan, I Putu Eka Nurcahyadi, dalam rapat kerja pembahasan RAPBD 2027 pada Selasa (10/11/2026).

Kritik senada disampaikan Ketua Komisi II DPRD Tabanan I Wayan Lara. Ia mengingatkan bahwa penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027 sebesar Rp 951,10 miliar lebih harus didasarkan pada perhitungan yang cermat agar tidak memicu kegagalan pelaksanaan program belanja di kemudian hari.

Dorongan untuk menyusun perencanaan yang terukur juga ditegaskan oleh Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa. Ia meminta sinergi antara legislatif dan eksekutif diperkuat agar pembahasan penganggaran benar-benar menyasar kebutuhan faktual masyarakat. “Hal ini diperlukan agar perencanaan anggaran dapat disusun secara cermat, realistis, dan selaras dengan kebutuhan serta kondisi faktual di lapangan,” tegas Arnawa.

Ia menambahkan, perencanaan yang realistis juga wajib mengakomodasi aspirasi warga perdesaan yang disalurkan melalui dewan. “Termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang merupakan bagian dari upaya menampung dan memperjuangkan aspirasi Masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua TAPD yang juga Sekda Tabanan I Gede Susila memaparkan bahwa Belanja Daerah pada APBD Induk 2027 memang dirancang mengalami efisiensi menjadi Rp 2,13 triliun lebih.

Alokasi tersebut diprioritaskan untuk pemenuhan urusan wajib dan program strategis daerah. “Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp124,37 miliar lebih atau 5,51 persen dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp2,25 triliun lebih,” terang Susila.

Di sisi lain, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan mencatat realisasi PAD hingga 31 Oktober 2026 telah menembus angka Rp 670 miliar lebih atau 68 persen dari target.

Capaian realisasi tersebut menjadi bahan evaluasi bersama bagi dewan dan TAPD sebelum menyetujui RAPBD 2027 ke tahapan persidangan berikutnya. 

wartawan
JIN
Category

87 Warga Binaan Rutan Bangli Terima Remisi, Warga Uzbekistan Langsung Bebas

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 87 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Bangli menerima remisi umum 17 Agustus bertepatan dengan HUT RI ke-81. 

Dari total jumlah WBP yang menerima remisi, sebanyak 4 WBP langsung bebas termasuk diantaranya 1 WBP warga negara Uzbekistan yang tersandung kasus pencurian.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Pengacara Yuli Utomo Kembali Raih Penghargaan Internasional "The Best Presentation" di Konferensi Disabilitas dan Rehabilitasi Dunia

balitribune.co.id | Denpasar - Pengacara sekaligus mahasiswa doktor hukum Yuli Utomo, S.H., M.H., C.Med kembali meraih penghargaan internasional. Ia dinobatkan sebagai Best Presentation pada World Disability and Rehabilitation Conference (WDRC 2026) ke - 11 yang diselenggarakan di Bali, 10–11 Agustus 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kosan di Denpasar Isi 10 Kamar ke Atas Akan Dikenakan Pajak

balitribune.co.id I Denpasar - Wacana pemerintah memperluas penerimaan pajak terhadap sektor persewaan properti, termasuk rumah, kontrakan, dan kos-kosan pada 2027 mendatang, mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Denpasar. Pemkot Denpasar menegaskan, pengenaan pajak terhadap usaha kos-kosan telah diatur dalam regulasi daerah, khususnya bagi usaha yang memiliki 10 kamar atau lebih.

Baca Selengkapnya icon click

Pungutan Bedah Rumah Gratis Akan Dikenakan Sanksi

balitribune.co.id | Denpasar - Tahun 2026 ini Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menambah jumlah rumah tidak layak huni menjadi layak huni melalui program bedah rumah di seluruh Indonesia yang menyasar sebanyak 400 ribu unit. Sedangkan tahun 2025 lalu, jumlah bedah rumah yang dilakukan pemerintah pusat ini menyasar 45 ribu unit rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Literasi dan Inklusi Keuangan Bali Tembus Tiga Besar Nasional

balitribune.co.id | Denpasar - Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali kembali menunjukkan kinerja positif. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, Bali mencatat indeks literasi keuangan sebesar 78,77 persen, sekaligus menempatkan provinsi ini di posisi ketiga tertinggi secara nasional.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.