balitribune.co.id | Bangli - Keberadaan dua unit armada mobil penyedot tinja yang tidak kunjung beroperasi mendapat sorotan tajam dari kalangan DPRD Kabupaten Bangli. Dewan mendesak agar kendaraan bantuan dari pemerintah pusat tersebut segera difungsikan karena berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, menyayangkan aset pengadaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut terkesan mubazir akibat perencanaan yang tidak matang dari dinas teknis. Padahal, keberadaan armada tersebut sangat dibutuhkan masyarakat sekaligus bisa menjadi sumber retribusi daerah.
“Ini menggambarkan segala sesuatunya tidak direncanakan secara matang, sehingga bantuan yang ada justru menjadi mubazir,” ujar Suastika, Minggu (11/10/2026).
Menanggapi alasan dinas terkait mengenai belum adanya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kabupaten Bangli, Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan hal tersebut tidak boleh dijadikan dalih. Menurutnya, sejak awal pengadaan armada, dinas teknis seharusnya sudah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung secara terintegrasi.
"Seharusnya begitu ada pengadaan kendaaran, sarana dan prasarana pendukungnya sudah disiapkan sekalian. Jadi tidak ada alasan aset mangkrak akibat keterbatasan fasilitas," tegasnya.
Suastika pun mendesak dinas terkait untuk segera mengkaji dan merencanakan pembangunan IPLT. Namun, ia mengingatkan agar kelayakan dan kondisi teknis kedua kendaraan tersebut diperiksa terlebih dahulu mengingat sudah cukup lama tidak dioperasikan.
Ia menilai, jasa penyedotan limbah domestik ini merupakan peluang bisnis daerah sekaligus pelayanan publik yang sangat prospektif. Pasalnya, selama ini belum ada penyedia jasa lokal di Bangli sehingga masyarakat maupun pengelola fasilitas publik masih mengandalkan armada penyedot tinja dari luar daerah, seperti Denpasar.
"Untuk lokasi IPLT nantinya harus dikaji secara matang terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan permasalahan sosial atau lingkungan di kemudian hari," pungkas Suastika.
