Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dua Petahana Dapil Petang Terpental

Bali Tribune / Bima Nata (kiri), Lanang Umbara dan Nyoman Artawa (bawah)

balitribune.co.id | Mangupura - Perebutan kursi panas anggota DPRD Badung khusus daerah pemilihan (Dapil) Petang pada Pemilu 14 Februari 2024 berlangsung sengit. Dua petahana DPRD Badung di wilayah ujung Utara Gumi Keris itu bahkan langsung terpental.

Seperti diketahui peta politik Dapil Petang selama ini hanya ada dua warna, yakni PDIP dan Golkar. Dari jatah tiga kusi DPRD Badung Dapil Petang, PDIP sudah langganan memperoleh dua kursi dan satu kursi dipegang Golkar.

Dari hasil perhitungan suara sementara, formasi raihan kursi kedua partai merah dan kuning ini dipastikan sama. PDIP tetap memperoleh dua kursi dan Golkar satu kursi.

Hanya saja bedanya ada dua petahana DPRD Badung Dapil Petang yang diprediksi gagal mempertahankan kursinya. Mereka disalip oleh pendatang baru dari partai yang sama.

Adalah IGA Agung Inda Trimafo Yudha yang diprediksi terpental dari kursi parlemen karena didepak oleh anak Bupati Badung, Made Bima Nata.

Dalam perolehan suara Gek Inda – sapaan Trimafo Yudha berada di urutan buncit di PDIP. Suaranya jauh tertinggal dari Bima Nata sebagai pendatang baru dengan raihan lebih dari 10 ribu suara.

Gek Inda juga kalah suara cukup jauh dari sesama petahana peraih suara terbanyak di Pileg sebelumnya I Gusti Lanang Umbara yang kini diperkirakan mengumpulkan lebih dari 4 ribu suara. Gek Inda sendiri hanya mendapatkan sebanyak 1.512 suara.

Kekalahan ini otomatis mengubur mimpi cucu putra Pahlawan I Gusti Ngurah Rai ini untuk duduk kembali sebagai wakil rakyat Badung di periode kedua.

Hal serupa juga terjadi di Golkar. Petahana I Nyoman Suka gagal mempertahankan kursi tiga periodenya di DPRD Badung lantaran disalip oleh pendatang baru I Nyoman Artawa.

Mantan Perbekel Carangsari ini berhasil ungul dari dua rekannya sesama Caleg Golkar dengan 2.534 suara.

Sementara petahana Nyoman Suka hanya mampu mengumpulkan sebanyak 1.989 suara dan Ni Wayan Nastini sebanyak 271 suara.

Dengan formasi suara di internal Caleg Golkar ini otomatis jatah Golkar satu kursi di DPRD Badung untuk Dapil Petang diambil alih oleh Nyoman Artawa. 

wartawan
ANA
Category

Belanja Badung Naik Rp1,56 Triliun, Golkar Minta Serapan Anggaran Dipercepat

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Badung meminta pemerintah daerah mempercepat serapan anggaran menyusul kenaikan belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,56 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.