balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster didaulat menjadi keynote speaker diskusi panel yang dihadiri Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komjen Pol Petrus Reinhard Golose, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Boy Rafli Amar dengan mengangkat tema 'Bersinergi Bersama Berantas Narkoba, Korupsi dan Terorisme untuk Pembangunan SDM Unggul di Era VUCA’.
Acara yang dikemas secara Blended Webinar ini dilaksanakan di Gedung PRG Polda Bali, Rabu (Buda Wage, Langkir), 24 Nopember 2021 dan dihadiri oleh Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kodam IX/Udayana, Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra dan seluruh bupati/wali kota se-Bali, Kejaksaan Negeri se-Bali, Kapolres se-Bali, dan Komandan Distrik Militer se-Bali.
Gubernur memberikan dukungan diselenggarakannya diskusi panel yang mensinergikan pemberantasan narkoba, korupsi dan terorisme ini. Untuk itu, Gubernur Bali mengharapkan kegiatan yang jadi kolaborasi antara BNN, KPK dan BNPT dan pertama kali digelar di Indonesia serta lokasinya di Bali ini diteruskan ke daerah lain.
Gubernur menyebut narkoba saat ini sudah masuk ke pelosok desa terpencil. Kemudian di masa pandemi, bahkan menjadi masa dimana kasus narkoba meningkat di mana-mana dan Indonesia kini tak hanya jadi tempat transit dan konsumen semata, namun sudah menjadi produsen.
“Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berpotensi merusak masa depan generasi muda, akan tetapi telah menjadi sumber maraknya tindakan kriminal hingga dapat menjadi faktor penghambat pembangunan nasional,” jelas Gubernur Koster.
Terkait korupsi, Gubernur Bali jebolan ITB ini mengatakan tingginya kasus korupsi dapat menimbulkan degradasi moral yang juga menimbulkan kerugian negara tidak sedikit. “Hal tersebut ditunjukkan dengan kerugian negara mencapai Rp 56,7 triliun dan kasus suap mencapai Rp 322 miliar. Jumlah ini setara dengan 3.000 (bangunan,red) puskesmas dan 1.750 sekolah dasar,” kata orang nomor satu di Pemprov Bali ini.
Mengenai terorisme, mantan Anggota DPR-RI 3 periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyatakan masalah terorisme telah menjadi ancaman kita semua, hingga dapat menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman, karena menebar ketakutan dan lebih jauh lagi dapat mengancam ideologi negara, menurunkan pertumbuhan ekonomi dan kerusakan nyata lainnya.
“Untuk itu, kegiatan hari ini diharapkan tidak hanya mampu menurunkan dampak terorisme, namun juga bisa memperkuat sinergi bersama antara BNN, KPK dan BNPT. Kemudian yang terpenting, hal ini sangat bermakna untuk mendukung pembangunan Bali dan Indonesia pada umumnya," ujar Gubernur Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.
Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra dalam sambutannya mencetuskan bahwa diskusi yang menghadirkan narasumber terbaik di bidang narkoba, korupsi, dan terorisme ini diharapkan mampu mendukung upaya preventif dan holistik dalam menghadapi persoalan besar Indonesia.
“Apalagi sekarang kejahatan terorganisir sudah melibatkan teknologi digital, sehingga perlu adanya SDM-SDM unggul untuk mengantisipasinya. Ini upaya kita menjadikan Indonesia bebas narkoba, korupsi dan teroris agar terwujud generasi muda tangguh dan berbudi menuju Indonesia Maju," tegasnya.
Dalam diskusi panel tersebut, Kepala BNN RI Petrus R Golose yang mendapatkan kesempatan pertama menyebutkan Indonesia merupakan pasar potensial peredaran gelap narkoba dengan persentase pengguna mencapai 1.8 persen atau setara dengan 3.4 juta orang. “Delapan puluh persen narkoba masuk lewat jalur laut yang sulit dideteksi, karena radar yang mereka pakai dimatikan,” ujar mantan Kapolda Bali ini.
"VUCA sendiri yang jadi bagian tema diskusi disebutnya adalah singkatan dari Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. VUCA dapat artikan dimana dunia yang Kita hidupi sekarang berubah dengan sangat cepat, tidak terduga dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol dan kebenaran serta realitas menjadi sangat subyektif. Pengaruh terbesar dari pergeseran dunia adalah karena pengaruh teknologi yang berkembang sangat pesat," ujar Golose.
Ketua KPK Firli Bahuri menyebut korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak hanya merampas HAM, tetapi juga mengancam ekonomi bangsa. “Setiap anak bangsa harus berperan menurunkan angka korupsi. Semua anak bangsa harus menjadi pelaku sejarah pemberantsan korupsi," ajak Ketua KPK RI ini.
Kepala BNPT, Boy Rafli Amar menyebut ideologi sesat terorisme menghalalkan kekerasan sebagai jalan untuk mencapai tujuan serta menjadi sebuah ideologi yang anti demokrasi, anti kemanusiaan dan sangat intoleran.
Menjadi semakin berbahaya, menurut Boy Rafli ketika ideologi terorisme dan radikalisme yang berasal dari luar tersebut dipaksakan masuk ke negara Kita dengan memasukan narasi-narasi serta teks agama yang menjadikannya sangat mungkin terdoktrin pada masyarakat awam.
“Tujuan teroris adalah menghancurkan negara, jadi saya mengajak generasi muda dan kita semua untuk terus mensosialisasikan, mengajarkan bagaimana sejarah bangsa kita. Empat konsensus negara yang kita sepakati bersama tidak boleh diganggu oleh ideologi lain,” tegasnya.
