Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dunia Multiple Maslahat Jokowi

Bali Tribune / IGM. Pujastana

balitribune.co.id | Di suatu siang yang membosankan di masa-masa akhir masa jabatanya,  Presiden Jokowi sedang termenung di ruang kerjanya. Pikirannya melayang entah kemana. Tiba-tiba dia memanggil salah seorang staf khusus, seseorang yang sudah sejak lama tak pernah dipanggil dan diajaknya berdiskusi. Mereka lalu membicarakan situasi  politik terkini. Jokowi tampak tenang di tengah begitu banyak orang menghujatnya, tidak ada yang dikeluhkan, tidak juga soal kabinet Prabowo yang sepertinya akan luar biasa tambun.

Memang semuanya belum pasti, jumlah menteri masih belum pasti tapi konon akan ada beberapa puluh wakil menteri. Beberapa puluh!

Semua itu adalah konsekuensi “politik merangkul” Presiden Terpilih Prabowo. Semua kekuatan politik (formal) harus masuk gerbong tidak boleh ada yang tertinggal. Presiden Jokowi cuma sedikit membicarakan soal kemungkinan masuknya PDIP dalam koalisi Pemerintahan Prabowo - Gibran. Presiden sendiri agak enggan membahas soal itu.  

PDIP masuk koalisi pemerintahan Prabowo? Sesuatu  yang dinilai Pengamat politik M Qodari cuma memiliki kemungkinan 50% akan terjadi mengingat ‘musuh’ ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, yaitu Jokowi dan SBY yang sebelumnya juga telah berada di barisan pendukung Pemerintahan Prabowo – Gibran.

Tidakkah keberadaan SBY dan Jokowi membuat PDIP memiliki hambatan psikologi untuk masuk ke dalam koalisi? Tapi mungkin saja tidak karena bukankah PDIP selalu mendengungkan tidak pernah ada masalah dengan Prabowo. Masalah mungkin akan muncul terkait Gibran, Wapres terpilih, putra Jokowi. Tetapi masalah itu pasti bisa dicarikan solusi. Bukankah sejauh ini semua soal bisa dibicarakan di Republik ini jika menyangkut soal bagi-bagi kuasa.

Masuknya PDIP dalam koalisi pemerintah barangkali hanya akan menyisakan pertanyaan filosofis, lalu apa gunanya pemilu jika semua akhirnya masuk ke dalam koalisi pemerintah? Tidakkah PDIP akan mengorbankan kemungkinan elektabilitasnya pada pilpres 2029 mendatang? Setidaknya atas nama etika kekuasaan?

Bagi saya hal itu tidak penting dibahas karena pada hakekatnya tujuan akhir partai politik, termasuk PDIP, adalah mendapatkan kekuasaan. Tidak dapat roti kekuasaan, remah-remah pun jadilah. Pertanyaannya sekarang, apakah setelah Jokowi lengser PDIP masih akan selalu menyerang keluarga Jokowi? Sampai kapan? Entahlah. Mungkin selamanya, selama hayat masih di kandung badan.

Hujatan terhadap Jokowi begitu massif, setidaknya di medsos. Kehadiran medsos membuat realitas terbagi menjadi relitas medsos dan realitas dunia nyata. Di dunia maya, maksud saya dunia medsos, serangan terhadap Presiden Jokowi begitu brutal. Perusak demokrasi, pencipta politik dinasti. Nama Jokowi tiba-tiba berubah jadi Mulyono dalam konotasi sehina-hinanya. Tapi di dunia nyata, dunia realitas,  approval rating Presiden Jokowi masih berada di angka 86 %. Terjadi kesenjangan yang amat luar biasa antara dunia nyata dan realitas medsos.

Mungkin karena di dunia medsos berlaku apa yang disebut oleh cendekiawan Islam, Ulil Abshar Abdala sebagai mono maslahat, maslahat tunggal yang hakekatkanya adalah kebenaran absolut.

Misalnya, satu-satunya kemaslahatan di dunia ini adalah demokrasi, di luar itu yang ada hanyalah kejahatan. Tetapi sesungguhnya di dunia nyata ada begitu banyak kemaslahatan. Demokrasi adalah kemaslahatan, kesejahteraan ekonomi juga adalah kemaslahatan. IKN adalah kemaslahatan. Ada begitu banyak kemaslahatan dalam hidup ini. Dengan kata lain, dalam realita nyata dunia ini yang berlaku adalah multi maslahat.

Di dunia mono maslahat Jokowi adalah pangeran kegelapan yang harus dihukum, sementara di dunia realitas yang multi maslahat, approval rating Jokowi berada ‘di langit ketujuh’ tembus 86%.  

Siang itu Presiden Jokowi sama sekali tak terlihat terusik dengan riuhnya hujatan di medsos. Mungkin karena dari awal dia sudah merelakan dirinya menjadi sasaran tembak agar Prabowo terbebas dari sorotan dan orang tak tertarik membicarakan betapa tambun dan kemungkinan kurang efisienya kabinet pemerintahan baru, Kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Sepertinya Presiden Jokowi dalam posisi ‘harus’ menyiapkan jalur mulus transisi kekuasaan kepada Presiden Terpilih.

wartawan
IGM. Pujastana
Category

Ketua DPRD Tabanan Sepakat Tolak Kemunculan Ormas Baru

balitribune.co.id | Tabanan - Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa turut menyampaikan sikap dan pandangannya terkait kemunculan organisasi masyarakat (ormas) baru. Khususnya di wilayah Kabupaten Tabanan. Terlebih, kemunculan ormas baru tersebut dikhawatirkan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan wilayah.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

DPRD Tabanan Bentuk Pansus untuk Segera Bahas RPJMD 2025-2030

balitribune.co.id | Tabanan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan membentuk panitia khusus atau pansus untuk segera membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tabanan 2025-2030. Sesuai rapat internal yang dipimpin Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, pada Rabu (7/5), pansus itu dipimpin Ketua Komisi I, I Gusti Nyoman Omardani, dan Ketua Komisi II, I Wayan Lara, pada posisi sekretaris.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Alihfungsikan Trotoar untuk Jualan, Pol PP Tertibkan Pedagang

balitribune.co.id | Negara - Satpol PP Jembrana menertibkan para pedagang yang menggunakan trotoar jalan untuk berjualan di Kawasan perkotaan. Selain mengganggu kenyamanan kota, aktiftas para pedagang ini juga mengganggu fungsi fasilitas umum. Setelah beberapakali dilakukan pembinaan, puluhan pedagang nakal yang kedapatan berjualan di sepanjang trotoar di wilayah Kecamatan Jembrana dan Negara akhirnya ditertibkan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Soal Dugaan Pemerasan Pengusaha, Polda Bali Minta Korban Lapor

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali langsung merespon terkait dugaan pemerasan terhadap seorang pengusaha di Pulau Serangan, Denpasar Selatan berinisial DD oleh sekelompok orang yang mengaku dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri dan Polda Bali. Sekelompok orang itu meminta uang yang mencapai ratusan juta rupiah. 

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Wakil Ketua II DPRD Badung Hadiri Peresmian Bale Paruman Adhyaksa se-Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua II DPRD Badung Made Wijaya menghadiri acara peresmian Bale Paruman Adhyaksa se -Kabupaten Badung. Peresmian Bale Paruman Adhyaksa se-Kabupaten Badung ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ketut Sumedana bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa  di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Kamis (8/5).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.