Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dunia Multiple Maslahat Jokowi

Bali Tribune / IGM. Pujastana

balitribune.co.id | Di suatu siang yang membosankan di masa-masa akhir masa jabatanya,  Presiden Jokowi sedang termenung di ruang kerjanya. Pikirannya melayang entah kemana. Tiba-tiba dia memanggil salah seorang staf khusus, seseorang yang sudah sejak lama tak pernah dipanggil dan diajaknya berdiskusi. Mereka lalu membicarakan situasi  politik terkini. Jokowi tampak tenang di tengah begitu banyak orang menghujatnya, tidak ada yang dikeluhkan, tidak juga soal kabinet Prabowo yang sepertinya akan luar biasa tambun.

Memang semuanya belum pasti, jumlah menteri masih belum pasti tapi konon akan ada beberapa puluh wakil menteri. Beberapa puluh!

Semua itu adalah konsekuensi “politik merangkul” Presiden Terpilih Prabowo. Semua kekuatan politik (formal) harus masuk gerbong tidak boleh ada yang tertinggal. Presiden Jokowi cuma sedikit membicarakan soal kemungkinan masuknya PDIP dalam koalisi Pemerintahan Prabowo - Gibran. Presiden sendiri agak enggan membahas soal itu.  

PDIP masuk koalisi pemerintahan Prabowo? Sesuatu  yang dinilai Pengamat politik M Qodari cuma memiliki kemungkinan 50% akan terjadi mengingat ‘musuh’ ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, yaitu Jokowi dan SBY yang sebelumnya juga telah berada di barisan pendukung Pemerintahan Prabowo – Gibran.

Tidakkah keberadaan SBY dan Jokowi membuat PDIP memiliki hambatan psikologi untuk masuk ke dalam koalisi? Tapi mungkin saja tidak karena bukankah PDIP selalu mendengungkan tidak pernah ada masalah dengan Prabowo. Masalah mungkin akan muncul terkait Gibran, Wapres terpilih, putra Jokowi. Tetapi masalah itu pasti bisa dicarikan solusi. Bukankah sejauh ini semua soal bisa dibicarakan di Republik ini jika menyangkut soal bagi-bagi kuasa.

Masuknya PDIP dalam koalisi pemerintah barangkali hanya akan menyisakan pertanyaan filosofis, lalu apa gunanya pemilu jika semua akhirnya masuk ke dalam koalisi pemerintah? Tidakkah PDIP akan mengorbankan kemungkinan elektabilitasnya pada pilpres 2029 mendatang? Setidaknya atas nama etika kekuasaan?

Bagi saya hal itu tidak penting dibahas karena pada hakekatnya tujuan akhir partai politik, termasuk PDIP, adalah mendapatkan kekuasaan. Tidak dapat roti kekuasaan, remah-remah pun jadilah. Pertanyaannya sekarang, apakah setelah Jokowi lengser PDIP masih akan selalu menyerang keluarga Jokowi? Sampai kapan? Entahlah. Mungkin selamanya, selama hayat masih di kandung badan.

Hujatan terhadap Jokowi begitu massif, setidaknya di medsos. Kehadiran medsos membuat realitas terbagi menjadi relitas medsos dan realitas dunia nyata. Di dunia maya, maksud saya dunia medsos, serangan terhadap Presiden Jokowi begitu brutal. Perusak demokrasi, pencipta politik dinasti. Nama Jokowi tiba-tiba berubah jadi Mulyono dalam konotasi sehina-hinanya. Tapi di dunia nyata, dunia realitas,  approval rating Presiden Jokowi masih berada di angka 86 %. Terjadi kesenjangan yang amat luar biasa antara dunia nyata dan realitas medsos.

Mungkin karena di dunia medsos berlaku apa yang disebut oleh cendekiawan Islam, Ulil Abshar Abdala sebagai mono maslahat, maslahat tunggal yang hakekatkanya adalah kebenaran absolut.

Misalnya, satu-satunya kemaslahatan di dunia ini adalah demokrasi, di luar itu yang ada hanyalah kejahatan. Tetapi sesungguhnya di dunia nyata ada begitu banyak kemaslahatan. Demokrasi adalah kemaslahatan, kesejahteraan ekonomi juga adalah kemaslahatan. IKN adalah kemaslahatan. Ada begitu banyak kemaslahatan dalam hidup ini. Dengan kata lain, dalam realita nyata dunia ini yang berlaku adalah multi maslahat.

Di dunia mono maslahat Jokowi adalah pangeran kegelapan yang harus dihukum, sementara di dunia realitas yang multi maslahat, approval rating Jokowi berada ‘di langit ketujuh’ tembus 86%.  

Siang itu Presiden Jokowi sama sekali tak terlihat terusik dengan riuhnya hujatan di medsos. Mungkin karena dari awal dia sudah merelakan dirinya menjadi sasaran tembak agar Prabowo terbebas dari sorotan dan orang tak tertarik membicarakan betapa tambun dan kemungkinan kurang efisienya kabinet pemerintahan baru, Kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Sepertinya Presiden Jokowi dalam posisi ‘harus’ menyiapkan jalur mulus transisi kekuasaan kepada Presiden Terpilih.

wartawan
IGM. Pujastana
Category

Sekda Surya Suamba Akui Ada Syarat Bagi Penerima Bantuan Rp 2 Juta per KK di Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Wakil Bupati Badung  Bagus Alit Sucipta akan merealisasikan program bantuan uang hari raya Rp 2 juta per Kartu Keluarga (KK)  kepada masyarakat Badung.

Hanya saja bantuan yang menjadi program kampanye Adicipta ini menuai banyak polemik. Sebab, calon penerima mendadak ada syaratnya. Artinya, tidak semua KK Badung dijatah bantuan ini.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Mantan Bupati Made Gianyar Dipinang Jadi Ketua DPC Gerindra Bangli

balitribune.co.id | Bangli - Mantan Bupati Bangli, I Made Gianyar dipinang menjadi Ketua DPC Partai Gerindra Bangli untuk menggantikan I Made Joko Arnawa. Penetapan Made Gianyar untuk menahkodai Gerindra Bangli hanya tinggal menunggu turunnya SK dari DPP Partai Gerindra. ”Memang secara defakto sudah, namun secara deyure belum sebagai Ketua DPC Gerindra Bangli,” ujar Made Gianyar saat dihubungi via telpon, Rabu (13/3).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Koster Upayakan Bus Trans Metro Dewata Beroperasi Kembali Akhir April 2025

balitribune.co.id | Mangupura - Terkait rencana mengaktifkan kembali operasional Bus Trans Metro Dewata (TMD), Gubernur Bali, Wayan Koster mengaku telah berkoordinasi dengan Walikota Denpasar, Bupati Gianyar dan Tabanan. Diharapkan, pada akhir April 2025 ini, TMD dapat kembali melayani masyarakat di kawasan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita).

Baca Selengkapnya icon click

Koster: Hadiah Rp 500 Juta hingga Rp 1 Miliar untuk Desa yang Berhasil Mengelola Sampah Berbasis Sumber

balitribune.co.id | Mangupura - Saat Rapat Koordinasi Pemerintahan Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten se-Bali dengan tema “Sinergitas Pembangunan Bali dalam Satu Kesatuan Wilayah, 1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola Demi Nindihin Gumi Bali” yang berlangsung di Balai Budaya Giri Nata Mandala Puspem Kabupaten Badung, Rabu (12/3), Gubernur Bali, Wayan Koster memaparkan upaya menuntaskan masalah sampah di Pulau Bali yang merupakan salah satu Program Super

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tidak Sekedar Wacana, Bupati Gus Par Berjuang Atasi Krisis Air di Kabupaten Karangasem

balitribuneco.id | Amlapura - Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, tidak hanya berhenti pada wacana dalam menangani krisis air bersih di Kabupaten Karangasem. Dengan langkah konkret, ia terus berupaya memastikan akses air bersih bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah dan warga miskin melalui Program Strategis 17 Program "AGUNG" Prioritas Daerah 2025-2030.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.