balitribune.co.id | Denpasar - Dengan raut wajah penuh harap, mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali, AA Alit Wiraputra (52), kembali menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.
Namun harapan politisi Partai Gerindra ini supaya lolos dari jeratan hukum akhirnya pupus. Itu setelah majelis hakim menolak seluruh keberatan dari penasihat hukumnya atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dengan demikian, persidangan kasus penipuan dan penggelapan perizinan perluasan Pelabuhan Benoa senilai Rp 16,1 miliar yang menjerat Alit tetap dilanjutkan sampai tuntas.
Putusan itu ditetapkan majelis hakim diketuai Ida Ayu Nyoman Adnyana Dewi dalam sidang beragendakan putusan sela yang berlangsung di ruang sidang Tirta, PN Denpasar.
"Menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa atas dakwaan penuntut umum tidak bisa diterima," tegas Ketua Hakim Adyana Dewi. Kerena itu, JPU diperintahkan untuk melanjutkan perkara ini ke pembuktian dengan menghadirkan para saksi.
Menurut majelis hakim, surat dakwaan JPU yang dialamatkan kepada terdakwa ini sudah sah menurut hukum. Sementara nota keberatan yang dilayangkan penasihat hukum terdakwa sudah masuk pokok materi perkara.
Meski eksepsi ditolak, Alit tetap tersenyum saat keluar dari ruang sidang. Bahkan, dia meyakini dengan dilanjutkan persidangan ini ke tahap pembuktian, maka kasus ini akan terbuka secara terang benderang. "Nanti akan terbuka semua dalam sidang selanjutnya. Jadi sabar sedikit yah," katanya sembari tersenyum.
Alit menambahkan, pihaknya tetap menghormati keputusan majelis hakim. Namun, pihaknya juga tetap menyakini bahwa semua yang disampaikan dalam nota keberatan atau eksepsi benar adanya.
Menariknya, Alit berjanji akan bernyanyi dalam persidangan terkait keterlibatan orang-orang yang ikut menerima aliran dana Rp 16,1 miliar dari Sutrisno Lukito Disastro, investor dari Jakarta yang hendak melaksanakan proyek pengembangan Pelabuhan Tanjung Benoa.
"Saya berharap majelis hakim nanti memanggil ketiga-tiganya (Putu Pasek Sandoz Prawirotama anak mantan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Candra Wijaya dan Made Jayantara -red). Karena mereka minta (uang -red) sesuai dengan pembagian tugas, kan sebelumnya ada perjanjian, ada pembagian tugas di kantor HIPMI itu yang penting. Karena peran masing-masing itulah mereka minta uang," beber Alit.
wartawan
Valdi S Ginta
Category
