KEBERADAAN mobil pengumpan Trans Sarbagita yang ada di Kabupaten Badung dinilai kurang efektif oleh kalangan DPRD setempat. Alasannya, pengumpan jenis minibus ini lebih sering ‘mondar-mandir’ tanpa penumpang. Padahal, ‘kocek’ yang dikeluarkan Pemkab Badung untuk biaya operasional mobil tersebut cukup tinggi.

Tahun 2016 ini, Pemkab Badung harus merogoh ‘kocek’ sekitar Rp5,4 miliar lebih untuk membiayai pengumpan angkutan massal program Pemprov Bali itu. Trayek yang dilewati adalah Uluwatu-Kelan dan GWK-Tanjung Benoa.

“Kami melihat keberadaan pengumpan dan bus Trans Sarbagita ini tidak banyak memberi kontribusi untuk mengurai kemacetan di wilayah Badung bagian Selatan,” ungkap anggota DPRD Badung, I Nyoman Mesir, Rabu (25/5).

Sejauh ini, tidak banyak masyarakat yang berminat memanfaatkan moda tranportasi murah ini. Mengingat hampir semua masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi. Selain itu, hampir semua keluarga di Badung selatan juga sudah memiliki kedaraan pribadi. Jadi ketimbang naik angkutan massal, masyarakat lebih memilih memakai kendaraan pribadi. “Bus ini belum menjadi idaman. Kalau setiap hari kosong, kan mubasir. Belum lagi biaya operasionalnya yang begitu tinggi,” paparnya.

Untuk itu, Nyoman Mesir meminta pemerintah mengkaji ulang model transportasi ini. Sebab, Badung juga dibebankan oleh keberadaan transportasi ini dengan diwajibkan menyiapkan mobil pengumpan. “Kasian dana kita terbuang cuma-cuma, tapi tidak diminati masyarakat. Kami minta ini dikaji ulang,” ulas mantan Perbekel Desa Kutuh ini.

Selain tidak diminati masyarakat, politisi Partai Golkar ini juga menyebut Bus Trans Sarbagita belum ampuh mengatasi kemacetan di Badung selatan. Terbukti, bus Sarbagita ada, tapi kemacetan tambah parah. “Intinya kami minta dievaluasi secara menyeluruh. Karena mobil pengumpang sering kosong, dan masyarakat juga engan naik bus Sarbagita,” pungkas Nyoman Mesir.