balitribune.co.id | Mangupura - Dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Sidang Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun 2025 yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umum secara konstruktif dan objektif.
Penyampaian ini dibacakan oleh Ida Bagus Gede Putra Manubawa, S.E, mewakili Fraksi Gerindra di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Badung, Selasa (8/7).
Fraksi Gerindra mengawali penyampaian dengan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Badung sepanjang tahun 2024, termasuk raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhasil dipertahankan selama sebelas tahun berturut-turut. Capaian ini dianggap sebagai indikator baik dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan profesional.
Namun demikian, Fraksi Gerindra yang diketuai oleh I Wayan Puspa Negara dan sekretaris Ida Bagus Gede Putra Manubawa juga memberikan sejumlah catatan penting dan rekomendasi terhadap aspek perencanaan dan pelaksanaan APBD. Salah satu sorotan utama adalah ketidaksesuaian realisasi anggaran yang berada di kisaran 73–75% dari target, serta terjadinya defisit anggaran sebesar Rp362 miliar dan SILPA lebih dari Rp 381 miliar.
Selain itu, Fraksi Gerindra menegaskan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Mereka mengusulkan pengalokasian anggaran secara prioritas dan proporsional untuk penguatan lima sektor utama. Yakni Infrastruktur dan beautifikasi kawasan wisata, Keamanan dan kenyamanan melalui pengaktifan kembali Tourism Police, Peningkatan pelayanan dan perilaku masyarakat pendukung pariwisata,Pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik, dan Promosi wisata secara berkelanjutan di tingkat nasional dan internasional.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti enam persoalan klasik yang masih belum tertangani secara tuntas, yakni sampah dan kebutuhan TPA mandiri, kemacetan dan perlunya blueprint lalu lintas termasuk pembangunan flyover dan ring road, jaringan utilitas yang semrawut, sistem transportasi yang tidak efisien, proyek LRT Bandara – Kuta yang terkesan mangkrak, dan minimnya lampu penerangan jalan di kawasan wisata.
"Terkait ketersediaan air bersih, Fraksi Gerindra meminta agar cakupan layanan PDAM ditingkatkan, terutama untuk wilayah Badung Selatan yang masih mengalami keterbatasan akses," jelas Ida Bagus Gede Putra Manubawa dalam pembacaan PU Fraksi Gerindra.
Fraksi Gerindra turut menyampaikan dukungan terhadap program "Kontak Bupati", sebagai kanal pengaduan masyarakat yang diharapkan mampu menjadi sistem respons cepat pemerintah dalam menangani persoalan publik.
Di bidang budaya dan spiritualitas, Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Karya Mapadudusan Agung di Pura Lingga Bhuana, yang puncaknya jatuh pada 10 Juli 2025. Upacara ini dipandang sebagai bentuk ungkapan syukur serta permohonan keselamatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Badung.
Fraksi Gerindra menutup pandangan umum dengan harapan agar Pemerintah Daerah terus menjaga tren positif dalam pengelolaan keuangan, memperkuat sektor non-pariwisata seperti pertanian, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mereka juga menyerukan perlunya penguatan regulasi, law enforcement, serta sistem monitoring dan evaluasi dalam setiap aspek pemerintahan.
