Balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Golkar DPRD Badung memberi sejumlah catatan dan saran kritik kepada pemerintah tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Badung TA 2019, Rancangan Kebijakan Umum APBD Badung TA 2021, dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Badung TA 2021 pada rapat paripurna DPRD Badung, Selasa (4/8).
Dalam pemandangan umumnya yang dibacakan AAN Ketut Agus Nadi Putra, fraksi yang beranggota 7 kader Golkar dan 1 Nasdem itu, meminta dalam pengelolaan keuangan daerah berbagai program dan kegiatan harus dirancang berorientasi kepada kepentingan masyarakat atau anggarannya untuk kepentingan sektor pelayanan publik. Pengelolaan keuangan daerah juga dituntut untuk dapat suatu laporan keuangan yang transparan, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Wujud dari pertanggungjawaban keuangan tersebut akan terungkap dalam opini auditor pemerintah yang dalam hal ini BPK RI Perwakilan Bali, yang astungkara kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” ujar Nadi Putra.
Pihaknya pun berpandangan bahwa selama ini baru berbicara cerdas berprogram, namun belum menunjukkan program yang cerdas.
“Tentu tolok ukurnya adalah capaian-capaian layanan publik dan pembangunan secara menyeluruh,” kata politisi asal Kerobokan itu.
Kemudian Fraksi Golkar pun memberikan catatan strategis, diantaranya untuk postur anggaran 2019. Dilihat kurva anggaran, Golkar menilai cenderung berbentuk tanjung yang tidak merata dan di dominasi oleh anggaran hibah.
Sebesar 92 sampai 87 persen pendapatan daerah yang bertumpu pada sektor pariwisata, perlu ada langkah-langkah strategis dengan mengequalization sumber-sumber lain. Salah satunya agrikultur/pertanian yang selama ini tidak digarap dengan optimal, sehingga pertumbuhannya masih negatif.
“Bidang infrastruktur performance-nya masih perlu ditingkatkan, diantaranya di kawasan Kuta Utara yang sekarang menjadi icon destination pariwisata baru Badung belum tersedianya publik goods salah satu pedestrian kawasan,” bebernya.
Demikian juga terhadap penyelesaian jalan lingkar selatan, sehingga ada kesan daerah penghasil susu tidak dipelihara dengan baik. Belum tertanganinya permasalahan sampah.
Selain itu, Fraksi yang dipimpin IGN Saskara ini juga menyebut database tentang jumlah akomodasi di Badung belum valid, sehingga indikator pencapaian pajak daerah khususnya pajak hotel kurang optimal. Sorotan lainnya adalah pelayanan perizinan dengan sistem on-line. Pasalnya, permohonan IMB bisa memakan waktu 1 sampai dengan 1,5 tahun, hal ini akan menghambat investasi di Badung.
“Perlu juga memperhatikan kebijakan terhadap memposisikan kembali keberadaan Silpa, sebagai cadangan anggaran pada saat-saat daerah mengalami kondisi darurat seperti keadaan saat ini, sehingga pemerintah memiliki cadangan anggaran,” katanya.
Terkait dengan terjadinya refocusing besar anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 274.919.457.818,68, dan baru dimanfaatkan Rp 33 miilar, Fraksi Golkar harapkan sisanya dapat direalisasikan bulan ini karana dana tersebut khusus dimanfaatkan untuk penanganan dampak covid-19 bukan untuk kepentingan yang lain.
“Kami sebagai Dewan di dalam menjalankan fungsi budgeting dan fungsi controling dapat secara optimal,” tegas Nadi Putra.
Selanjutnya berkenaan dengan Rancangan Kebijakan Umum APBD TA 2021, Fraksi Golkar minta agar dilakukan secara cermat dan teliti dengan mempertimbangkan proyeksi perekonomian daerah tahun 2020 dan prospektif perekonomian daerah tahun 2021.
wartawan
I Made Darna
Category
