balitribune.co.id | Bangli - Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pndangan umum Fraksi DPRD Bangli terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) berlangsung pada Kamis (27/6).
Rapat paripurna di pimpin Wakil Ketua DPRD Bangli I Nyoman Budiada. Sedangkan dari eksekutif dihadiri Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar. Pandangan umum bersama Fraksi-fraksi DPRD Bangli dibacakan Anggota DPRD Bangli, I Nengah Darsana.
Sementara itu, pandangan umum fraksi Golkar terhadap ranperda tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Fraksi Golkar menilai upaya ini merupakan langkah strategis untuk menanggulangi perdagangan orang secara berkelanjutan.
"Kami memahami bahwa perdagangan orang bukan hanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga merupakan tantangan serius dalam keamanan dan kesejahteraan sosial di tingkat lokal," jelasnya.
Fraksi Golkar juga secara umum mendukung terhadap ranperda lainnya. Seperti Ranperda tentang perlindungan perempuan dan anak. Menurut Fraksi Golkar, ranperda ini dipandang sebagai upaya pemerintah daerah dalam membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat, keluarga, terhadap pencegahan serta memberi perlindungan pada perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.
Begitupun ranperda tentang pencegahan perkawinan anak. Ini merupakan langkah penting dalam melindungi anak-anak dari praktik perkawinan yang tidak layak usia.
"Kami percaya bahwa melalui kebijakan ini, kita tidak hanya memenuhi komitmen moral untuk melindungi hak-hak anak, tetapi juga menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari keadilan sosial," sambungnya.
Sementara Fraksi lainnya seperti PDIP, Fraksi Demokrat, serta Fraksi Restorasi Hati Nurani mengapresiasi terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Tiga fraksi juga berharap agar opini WTP dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.
Seperti Fraksi Restorasi Hati Nurani yang mengharapkan agar Predikat WTP ini dapat memberikan impact. Yakni tercapainya kesejahteraan masyarakat Bangli secara keseluruhan.
Fraksi PDIP memandang untuk mengantisipasi tantangan zaman serta menjawab kebutuhan yang semakin meningkat dan kompleks. Fraksi PDIP juga mengharapkan agar pemerintah daerah terus meningkatkan kinerja, antara lain dengan penyiapan sumber daya manusia yang tangguh dan menguasai teknologi informasi yang memadai.
Sedangkan Fraksi Partai Demokrat mendorong Pemerintah Daerah agar penyerapan anggaran pada setiap perangkat daerah lebih dimaksimalkan pada program-program kerakyatan.
