Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Free Wifi BSI Diputus Lantaran BKK Dihapus

Bali Tribune / DIHENTIKAN - Free Wifi BSI di Fasilitas Umum dihentikan

balitribune.co.id | Gianyar - Program Bali Smart Island perlahan mulai meredup.  Keberadaan free wifi di seluruh Bali termasuk Gianyar yang tersebar di ratusan tempat fasilitas umum kini sudah diputus alias tidak berfungsi lagi. Menyusul dihapusnya bantuan dana penyelenggaraan free wifi di seluruh kabupaten/kota di Bali dari Pemprov Bali.

Kadis kominfo Gianyar Anak Agung Gde Raka Suryadiputra, Selasa (14/1) membenarkan Program penyelenggaraan free wifi di Bali diberhentikan mulai tanggal 1 Januari 2025. Menyusul turunnya Surat Sekretariat Daerah Provinsi Bali Nomor : B.31.900/7883/PADFE.BPKAD perihal Pagu sementara belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota se-Bali dalam APBD Tahun 2025.

"Dalam lampirannya menerangkan bahwa alokasi anggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk penyelenggaraan free wifi di 8 Kabupaten/Kota untuk tahun 2025 sudah dihapus atau tidak dianggarkan oleh pemerintah provinsi Bali,” ungkapnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, kata Suryadiputra, Diskominfo Gianyar telah bersurat secara resmi kepada Pemprov Bali untuk kepastian program free wifi. 

"Namun hingga berita ini dirilis belum ada jawaban resmi dari Pemprov Bali," jelasnya.

Mengingat pemberitahuan pemberhentian bantuan keuangan untuk layanan free wifi dilaksanakan saat akhir tahun, Pemkab Gianyar belum menyiapkan program serupa untuk mengcover layanan free wifi. Terlebih APBD Kabupaten Gianyar telah disahkan sebelumnya yaitu tanggal 11 November 2024. 

Untuk memastikan pelayanan kesehatan di Pustu dan Puskesmas di Gianyar tetap berjalan baik, Pemkab Gianyar menggunakan dana belanja OPD untuk pembayaran wifi di Pustu dan Puskesmas. Untuk wifi desa adat, akan diatur dalam petunjuk teknis pemanfaatan BKK Desa Adat. 

“Ya nanti untuk wifi desa adat akan diatur dalam juknis pemanfaatan BKK Desa Adat, sehingga desa adat bisa menggunakan BKK Desa Adatnya untuk penganggaran pembayaran wifi sehingga wifi di desa adat bisa digunakan,” terangnya Gung Surya. 

Meski diberhentikan layanannya, BSI meninggalkan manfaat besar bagi masyarakat khususnya masyarakat pelosok. Seperti misalnya dengan adanya BSI, tiang telekomunikasi telah ada hingga ujung Desa Pausan Payangan yang memudahkan masyarakat untuk mengakses wifi mandiri.  

“Pemerataan jaringan infrastruktur ada karena BSI, karena BSI merupakan pemicu trigger provider mau masuk ke daerah terpencil sehingga masyarakat pelosok juga bisa mencari wifi mandiri di rumahnya,” pungkas Gung Surya.

wartawan
ATA

Pengangguran di Badung Tersisa 1,57 Persen, Ratusan Pekerja Tembus Pasar Luar Negeri

balitribune.co.id | Mangupura - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Badung mencatatkan penurunan signifikan dari 2,72% menjadi 1,57% pada 2026. Capaian ini didorong oleh pemulihan ekonomi lokal serta optimalnya penyerapan tenaga kerja di dalam maupun luar negeri.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kunjungan Wisatawan ke Nusa Penida Melandai, Promosi Digital Jadi Andalan

balitribune.co.id | Semarapura - Tren kunjungan wisatawan ke sejumlah destinasi di Nusa Penida mulai melandai memasuki pekan kedua Oktober 2026. Setelah sempat berada di atas 4 ribu kunjungan per hari, jumlah wisatawan kini berada di bawah 3 ribu orang per hari. Penurunan mulai terlihat sejak Kamis (8/10/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Starlight Bar Bresela Diobok-obok Polres Gianyar, 28 Orang Jalani Tes urine

balitribune.co.id | Gianyar - Tidak hanya di perkotaan dan pesisir, tempat hiburan malam di pelosok pun tak luput dari razia. Rabu (21/10/2026) dinihari, Polres Gianyar bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) sasar  tempat hiburan malam Starlight Bar dan Karaoke di Jalan Raya Banjar Bresela, Desa Bresela, Payangan. Sebanyak 28 orang menjalani tes urine.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terkait Penerapan Sanksi bagi ASN Bermasalah, Dewan Minta Jangan Ada Tebang Pilih

balitribune.co.id | Bangli - Kasus seorang PNS di  Pemkab Bangli yang tercatat tidak masuk kerja selama 72 hari  terancam dikenakan sanksi  turun jabatan. Realita  ini mendapat tanggapan dari kalangan DPRD Bangli. Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika mengapresiasi apa yang telah dilakukan tim penegak disiplin dengan memberikan sanksi  tegas terhadap PNS tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Buleleng Desak Pemutakhiran Data Desil, Cegah Bansos Salah Sasaran

balitribune.co.id | Singaraja - Ketepatan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Buleleng bergantung pada validitas data kesejahteraan masyarakat. DPRD Buleleng pun mendorong pemutakhiran data desil secara berkala agar penetapan penerima bantuan sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan warga yang sebenarnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.