Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Garam Tradisional Bali Terganjal SNI, Koster Sentil BPOM

FORUM KOMUNIKASI
Bali Tribune / FORUM KOMUNIKASI - Gubernur Bali, Wayan Koster saat membuka Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia (FKPTPKI), di Gedung Widyasabha Kampus Universitas Udayana (Unud), Bukit Jimbaran, Badung, Selasa (19/5/2026).

balitribune.co.id I Mangupura -  Gubernur Bali, Wayan Koster, mempromosikan potensi besar garam tradisional lokal Bali di hadapan akademisi dari 67 universitas se-Indonesia yang tergabung dalam Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia (FKPTPKI).  Forum tersebut berlangsung di Gedung Widyasabha Kampus Universitas Udayana (Unud), Bukit Jimbaran, Badung, Selasa (19/5).

Dalam paparannya, Koster menjelaskan bahwa Bali memiliki garis pantai sepanjang 630 kilometer dengan luas wilayah laut mencapai 9.000 kilometer persegi. Selain kaya akan potensi perikanan seperti tuna, tongkol, udang, hingga kerapu, sejumlah kawasan pesisir Bali seperti Kusamba, Tejakula, dan Amed merupakan sentra penghasil garam tradisional yang khas.

Menurut Koster, garam Bali yang diolah secara tradisional memiliki cita rasa (taste) dan kandungan yang sangat baik, sehingga diminati oleh pengelola hotel bahkan mampu menembus pasar ekspor. Pemerintah Provinsi Bali pun telah mengamankan sertifikat Indikasi Geografis (IG) untuk melindungi produk dari tiga wilayah tersebut sekaligus menyejahterakan para petani garam.

Keberpihakan tersebut juga diperkuat melalui Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Produk Garam Tradisional Lokal Bali. Namun, Koster menyayangkan produk lokal ini masih kesulitan menembus pasar ritel modern akibat terganjal regulasi kadar yodium untuk syarat label Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Ini yang agak lucu, katanya garam tradisional Bali kadar yodiumnya kurang dari 20. Saya sudah komunikasikan hal ini dengan BPOM. Potensi kita besar, tetapi karena aturan seperti ini justru tidak termanfaatkan dan kita malah impor. Aturan jangan sampai kontraproduktif," cetus Koster.

Koster berharap forum FKPTPKI ini mampu menghasilkan rumusan konkret yang menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan tata kelola serta optimalisasi potensi maritim nasional.

Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Unud, I Wayan Nuarsa, menambahkan bahwa dunia kampus memiliki peran strategis dalam mempercepat terwujudnya ekonomi biru. Pertemuan ini diharapkan tidak hanya melahirkan rekomendasi di atas kertas, tetapi juga memicu elaborasi nyata antara perguruan tinggi, pemerintah, dan sektor industri kelautan.

Senada dengan hal itu, Ketua FKPTPKI, Fredinan Yulianda, menyebut forum ini sebagai wadah penting mengingat strategisnya sektor perikanan Indonesia. FKPTPKI yang berakar dari paguyuban kecil pada tahun 2024 kini telah berkembang menjadi motor penggerak program studi kelautan nasional.

Rektor Unud, I Ketut Sudarsana, mengaku bangga atas terpilihnya Unud sebagai tuan rumah. "Pertemuan ini harus menjadi momentum penting untuk menghasilkan gagasan yang konstruktif serta penguatan riset di bidang perikanan dan kelautan," pungkas Sudarsana.

wartawan
HAN
Category

Gubernur Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat di Karangasem, Akhir Juli 2026 Pembangunan Ditarget Rampung

balitribune.co.id I Amlapura - Gubernur Bali, Wayan Koster meninjau progres Pembangunan sekaligus Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2026-2027 untuk Siswa SD, SMP, dan SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bali di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem pada, Senin (Soma Umanis, Pujut) 13 Juli 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Polda-Kejati Bali Perkuat Soliditas

balitribune.co.id I Denpasar - Polda Bali terus memperkuat sinergi dan soliditas dengan unsur aparat penegak hukum melalui silaturahmi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Selasa (14/7/2026). Kunjungan tersebut dipimpin langsung Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Adityajaya didampingi Wakapolda Bali Brigjen Pol I Made Astawa beserta Pejabat Utama (PJU) Polda Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kewalahan Hadapi Kemacetan, Dishub Badung Akui Kekurangan Personel Lapangan

balitrib une.co.id | Mangupura - Kemacetan yang kian parah di kawasan pariwisata Kabupaten Badung ternyata tidak diimbangi dengan jumlah personel pengatur lalu lintas yang memadai. Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung mengakui hanya memiliki sekitar 160 personel lapangan untuk mengawal arus kendaraan di wilayah pusat kunjungan wisata tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ketua DPRD Badung Pimpinan Rapat Paripurna Terkait Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

balitribune.co.id | Mangupura – DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025, Senin (13/7/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, didampingi para wakil ketua DPRD serta dihadiri anggota dewan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.