Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Gas Elpiji Masih Langka, Pemkab Bangli Lakukan Sidak

sidak gas LPG
Bali Tribune / SIDAK - Suasana sidak gas elpiji di salah satu pangkalan.

balitribune.co.id | Bangli - Keberadaan gas elpiji ukuran 3 kg di Kabuaten Bangli bisa dibilang masih langka. Banyak masyarakat dibuat kebingungan untuk bisa membeli gas melon tersebut. Bahkan di salah satu pangkalan di LC Uma Bukal, Bangli stok elpiji 3 kg ludes. 

Hal itu terungkap saat sidak dilakukan Pemkab Bangli yang dipimpin Pj Sekda Bangli, Made Ari Pulasari, Senin (10/2). Dalam sidak  melibatkan  Disperindag bersama kepolisian. Sidak awalnya justru menyasar SPBE di desa Tiga. Selanjutnya ke pangkalan dan agen elpiji di wilayah kota Bangli. 

Pj Sekda Bangli, Made Ari Pulasari menyatakan sidak dilakukan untuk menyikapi adanya kelangkan gas 3 kg di tingkat pengecer. "Kelangkaan terutama terjadi di wilayah kota Bangli, karena banyak pengecer stock gasnya kosong. Ini yang menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan gas, "ujarnya. 

Sidak dilakukan untuk memastikan persoalan yang menyebabkan kelangkaan dan keterlambatan distribusi gas ke pengecer. Berdasarkan hasil pemantauan di SPBE Kayuambua, Susut, tidak ada terjadi kekurangan atau keterlambatan pengisian gas ke tingkat agen. "kuota gas subsidi ke Kabupaten Bangli tidak ada masalah. Selanjutnya dari infeksi di agen juga tidak ada masalah," ujarnya. 

Hanya saja, saat sidak dilakukan di tingkat pangkalan di LC Uma Bukal,  justru stok elipiji baik yang subsidi maupun non subsidi kosong. "Dari informasi di pangkalan itu, mereka baru mendapat kiriman tiga hari sekali," jelasnya. 

Tindak lanjut dari itu, Pemkab Bangli berencana akan memanggil pihak-pihak terkait diajak rapat kerja. "Besok (hari ini, red), kita akan melaksanakan  rapat kerja dengan mengundang  pihak Pertamina, SPBE,  agen, pangkalan dan Forkompinda untuk mencari solusi agar distribusi gas ke tingkat pengecer lebih lancar dan masyarakat tidak kesulitan lagi mendapatkan gas," tegas Ari Pulasari. 

Menurutnya, masyarakat mulai kesulitan mendapatkan gas sejak awal bulan Februari menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat terkait pelarangan penjualan gas oleh pengecer. Hanya saja, meski kebijakan tersebut telah diubah kembali seperti semula. Namun nyatanya di sejumlah pengecer belum ada stock elpiji. Kemungkinan masih ada ketakutan dari tingkat pangkalan untuk menyalurkan gas ke pengecer.  Kita ingin agar pendistribusian elpiji ke pengecer bisa kembali lancar agar masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan gas. 

wartawan
SAM
Category

Era Kapolri Baru, Polri Resmi Perkenalkan Tagline "Polisi Bersama Masyarakat"

balitribune.co.id | Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi memperkenalkan tagline baru bertajuk “Polisi Bersama Masyarakat”. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan arah pengabdian dan pelayanan kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolri baru, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Diperpa Badung Bidik 12 Hektare Lahan Bawang Merah, Target Produksi 174 Ton

balitribune.co.id | Mangupura - Dinas Pertanian dan Pangan (Diperpa) Kabupaten Badung membidik pengembangan lahan bawang merah seluas 12 hektare dengan pola tanam serempak. Dari lahan tersebut, produksi bawang merah ditargetkan mencapai 174 ton.

Kepala Diperpa Badung, Anak Agung Ngurah Raka Sukadana mengatakan pengembangan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga pasokan sekaligus menekan harga bawang merah. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

YKI Badung Salurkan PMT untuk 20 Penderita Kanker di Abiansemal

balitribune.co.id | Mangupura - Sebanyak 20 penderita kanker di Kecamatan Abiansemal menerima bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Kabupaten Badung, Jumat (2/10/2026). Bantuan tersebut diserahkan sebagai bagian dari kegiatan YKI Badung bagi masyarakat yang sedang menjalani pengobatan kanker.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Manajemen Tanah Lot Dorong Musyawarah Soal PKS

balitribune.co.id | Tabanan – Manajemen Operasional Daya Tarik Wisata (DTW) Tanah Lot mendorong seluruh pihak mengedepankan komunikasi dan musyawarah terkait perjanjian kerja sama (PKS) dengan pemerintah daerah soal tata kelola objek wisata pada 17 November 2026. 

Upaya dialog terbuka tersebut dinilai sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan destinasi ikonik di Tabanan tersebut serta menjaga kondusifitas. 

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.