balitribune.co.id | Gianyar - Untuk pengisian sejumlah jabatan yang kosong serta merotasi sejumlah posisi pejabat, Senin (6/9), Bupati Gianyar Made mahayastra akan menggelar mutasi. Dalam mutasi kali ini, Bupati juga akan non job-kan salah seorang pejabat yang dinilai telah meresahkaan masyarakat lantaran kerap melakukan pungutan liar (Pungli). 

Saat dikofirmasi, Minggu (5/9), Bupati Made Mahayastra membenarkan adanya mutasi ini. Dalam mutasi ini, pihaknya juga non job-kan salah seorang pejabat karena dinilai sudah melanggar sumpah jabatan. Semua pejabat dan pegawai yang perilakunya cenderung mencoreng citra pemerintah, disebutkan selalau ada dalam pantauannya. “Setiap ada pegawai atau pejabat yang bermain-main, saya pasti pantau. Karena selama kami juga menyebar orang-orang yang menilai kinerja pejabat dan pegawai, Syukurnya, sebagian besar pejabat saya bekerja secara serius,” ungkapnya.

Disebutkan, pemantauan inipun sangat efektif untuk mengetahui kinerja bawahannya itu. Sepertii halnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang sebelumnya dijuluki sebagai sarangnya pungli, kini justru nihil pungli. “Setiap mutasi Kami selalau memilih orang secara selektif. Namun, rupanya masih saja ada oknum pejabat yang menyalahgunakan kepercayaan jabatan itu,” sesalnya.

Disebutkan, dalam catatannya, ada salah seorang pejabat di tingkat kecamatan dinilai telah meresahkan masyarakat, terutamanya pengusaha. Dalam situasi Pandemi ini pengusaha mikro kecil menengah (UMKM) pun tidak luput jadi sasarannya. "Iya seorang pejabat di kecamatan terpaksa saya copot dari jabatannya," tegasnya.

Lanjutnya, penindakan pejabat-pejabat nakal bukan dilakukan hanya melalui isu. Namun telah dilakukan melalui pembuktian. Dimana saat ada informasi masuk, pihaknya langsung mengecek ke lapangan untuk mengetahui kebenarannya. "Selama saya menjabat, jangan main-main di pemerintahan saya. Saya bekerja tulus untuk masyarakat Gianyar. Saya tidak mau ketulusan saya dicoreng oleh oknum pejabat seperti ini," tandasnya.

Pada kesempatan ini, untuk kalangan Aparatur Sipil Negera (ASN) diminta agar tidak termakan isu tidak jelas yang kerap menyebutkan jika dalam mutasi jabatan ada praktek jual beli. Isu sesat ini jika dibiarkan bergulir, tidak hanya akan memperburuk citra pegawai dan pemerintah, namun juga berpotensi menurunkan semangat kerja pegawai. "Selama saya menjabat, semua pejabat yang saya percayakan karena kinerjanya. Kalau ada oknum yang mengaku-ngaku bisa mengatur jabatan dengan angka, silakan sampaikan langsung ke saya," tantangnya.