balitribune.co.id | Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menandatangani Nota Kesepakatan atau MoU dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) Provinsi Bali, terkait dengan sinergitas Pemanfaatan Data dan informasi Penyelenggaraan Kebijakan Pengelolaan Keuangan negara Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penandatangan yang dilaksanakan bersama Kepala Kanwil DJPB Bali Tri Budhianto tersebut, dilaksanakan di Rumah Jabatan Jayasabha, Denpasar pada Senin (30/8) pagi.
Gubernur koster dalam kesempatan tersebut menyatakan dukungan dan komitmen dalam implementasi nota kesepakatan tersebut yang pada intinya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan negara. “ Apalagi kini Bali sedang disiapkan road map untuk pembangunannya kedepan, sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembanguna semesta berencana menuju Bali era baru,’ katanya sembari menyebut secara kelembagaan terlaksananya kesepakatan bersama ini dapat meningkatkan hubungan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan laporan keuangan yang akuntabel.
Sementara itu, Tri Budhianto senada dengan Gubernur selain untuk meningkatkan kerjasama kelembagaan, kanwil DJPB berharap kesepakatan bersama tersebut meliputi pertukaran data dan informasi keuangan publik.Selain itu juga kerjasama penguatan koordinasi penyelenggaraan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta peningkatan kapasitas sumber daya pelaku pengelolaan keuangan. “ Dan tentu kami akan selalu siap mensupport Bali, karena wilayah Bali dan Nusa Tenggara adalah wilayah yang paling terdampak dari pandemi Covid-19, karena mengutamakan dari sisi pariwisata yang dengan adanya pembatasan maka mengalami akibat yang mungkin sangat signifikan dalam segi ekonomi, sosial, maupun kemasyarakatan,” katanya.
Meski demikian Budhianto menyatakan Bali terhitung baik bahkan terdepoan di Indonesia dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) , Dana Desa, hingga Pengelolaan Kredit usaha rakyat atau KUR. “ Bali termasuk paling bagus, contohnya untuk perputaran modal KUR. Kami akan pantau terus bersama Sekda Provinsi dan Sekda Kabupaten/Kota,” jelasnya lagi.
