balitribune.co.id | Denpasar - Saat Rapat Paripurna ke-36 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 dengan agenda Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin (17/10), Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas dukungan, saran dan masukan untuk melakukan usaha yang maksimal dan inovatif menggali sumber-sumber ekonomi yang baru dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Begitu juga peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, saya sependapat. Terhadap penentuan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dalam pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor telah dilakukan penyesuaian setiap tahunnya,  dan untuk tahun 2022 telah dilakukan penyesuaian terhadap NJKB berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri," ucapnya.

Lebih lanjut orang nomor satu di Bali ini mengatakan, peningkatan target retribusi daerah tahun 2023 sebesar Rp 70,33 miliar bersumber dari retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha sebesar Rp 75,33 miliar serta penurunan retribusi perizinan tertentu sebesar lebih Rp 5 miliar. 

Selanjutnya terkait potensi pendapatan atas kendaraan luar Bali yang beroperasi di Bali, secara rutin telah dilakukan razia gabungan mendata kendaraan luar yang beroperasi. Selanjutnya mengimbau untuk proses balik nama. Saat ini telah diterbitkan kebijakan pembebasan tarif BBNKB II untuk mendorong percepatan proses balik nama plat kendaraan luar Bali dimaksud. 

Ia mengaku sangat setuju terhadap pandangan umum Dewan mengenai pengelolaan belanja daerah yang mengedepankan money follow programme priority. Pada kesempatan tersebut, Koster juga menyampaikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan upaya-upaya pengendalian komoditas-komoditas yang menjadi pemicu inflasi bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait termasuk Bupati/Walikota se-Bali. Saat ini beberapa komoditas tersebut telah mengalami penurunan harga (deflasi). Namun, ada beberapa komoditas mengalami kenaikan harga sebagai pengaruh kenaikan harga BBM. 

Koster pun mengaku sependapat dengan saran Dewan agar pembangunan disektor pertanian lebih ditingkatkan. "Berbagai upaya telah dilakukan dalam mendukung agar produk unggulan pertanian potensi ekspor bisa memasuki pasar internasional, diantaranya melakukan sertifikasi organik standar internasional, memberikan subsidi pupuk organik dan fasilitasi sarana penanganan panen serta pengolahan hasil. 

Sedangkan untuk peternakan telah dilakukan berbagai upaya agar sapi Bali bisa diantarpulaukan kembali. Begitu pula dengan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan indeks Nilai Tukar Petani (NTP) yaitu melalui hilirisasi," jelasnya.

Ia pun mengaku telah mengupayakan untuk terus membuka akses yang lebih luas dan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait yang menangani perdagangan antar pulau.