BALI TRIBUNE - Dalam upaya memantapkan persiapan penetapan target pendapatan daerah tahun 2019, Gubernur Bali Made Mangku Pastika menekankan agar dalam upaya pengembangan potensi dan sumber-sumber pendapatan daerah agar selalu didasarkan pada kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam menghitung dan menentukan target pendapatan daerah khususnya rencana PAD tahun 2019 agar dilaksanakan secara cermat dan teliti sehingga menghasilkan perencanaan yang akurat dan realistis, serta dalam upaya meningkatkan PAD agar memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan Forum Perencanaan Pendapatan Daerah Khususnya PAD Provinsi Bali tahun 2019, di Royal Tulip Saranam Resort, Baturiti, Tabanan, Senin (26/2).

Mengingat beralihnya kebiasaan masyarakat dari masa material  ke masa virtual, masing-masing Kepala OPD penghasil PAD diminta untuk mempertimbangkan dan mencari solusi agar pendapatan terus dapat ditingkatkan, karena ke depan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor akan semakin menurun akibat penggunaan jasa online yang semakin gencar.

Peningkatan pelayanan pada bidang kesehatan dan penyediaan kuliner harus terus digenjot agar masyarakat secara luas terlayani secara maksimal. Kestabilan capaian realisasi PAD dalam menopang pembangunan daerah, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kondisi perekonomian, baik dalam skala nasional, regional maupun global.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, I Made Santa berharap melalui forum ini dapat dilakukan koordinasi perencanaan PAD yang terpadu dan sinergitas antara masing-masing OPD penghasil pendapatan daerah.Ssehingga menghasilkan perencanaan yang optimal dan realistis dengan komitmen untuk menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Bali secara luas, dengan mengutamakan perbaikan taraf hidup bagi masyarakat miskin, melalui program yang menyentuh mereka secara langsung.Dengan adanya komitmen dari sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka target yang ingin dicapai untuk tahun 2019 adalah Rp3,380 Triliun.

Turut hadir pada kesempatan tersebut,  Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Tim Banggar DPRD Provinsi Bali, dan Kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali.