BALI TRIBUNE - Pejabat Sementara Bupati Klungkung  Wayan Sugiada SH., MH. menghadiri acara Apkasi Procurement Network (APN) 2018 Di di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (27/4). Acara yang diprakarsai oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini digelar untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahaan yang baik dengan prinsip kehati-hatian oleh seluruh pemerintah baik provinsi, kabupaten/kota, kementerian/lembaga selaku pengguna anggaran maupun mitra penyedia barang dan jasa.

Kehadirannya di acara ini Pjs. Bupati Klungkung Wayan Sugiada didampingi Kabag Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Anak Agung Gede Lesmana, ST, MT dan Kabag Humas dan Protokol Klungkung Ketut Suadnyana. Wayan Sugiada dalam wawancaranya mengatakan kegiatan ini sangat penting untuk diikuti. Hal ini untuk menghindari kesalahan dan permasalahan hukum dari sebuah proses pengadaan barang dan jasa yang akan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Acara yang dibuka oleh Ketua Apkasi Bidang Keuangan Daerah Drs H Irwan M.Si ini berisi dialog interaktif bertema E-Purchasing: Bentuk transparansi Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Meminimalisir Permasalahan Hukum. Selain itu, juga digelar workshop dengan tema E-Catalogue Daerah: untuk menciptakan sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Lebih Transparan. Drs. Irwan, M. Si (Bupati Meranti) dalam sambutannya mewakili Ketua Umum Apkasi mengatakan bahwa pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik merupakan bagian penting dari upaya kita untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance).

Pengelolaan pengadaan tidak bisa lagi dilakukan dengan sekadarnya, tetapi harus ditangani dengan seksama. “Keberhasilan proses pengadaan tidak hanya terkait dengan pelaksanaan proses pelelangan, tetapi juga bergantung pada perencanaan yang baik. Untuk itu, dalam rangka memperbaiki tata kelola pengadaan, maka proses perencanaan harus dikelola dengan baik. Untuk menyusun perencanaan pengadaan yang baik, maka harus dipahami tatacara dan strategi penyusunan rencana pengadaan sesuai dengan ketentuan,” sambung Irwan.

Irwan juga menegaskan, Apkasi begitu concern akan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah ini, salah satunya karena kegiatan pengadaan barang/jasa ini mengandung resiko hukum. Sebelum dikelurkannya E-Purchasing dan E-Katalog, semua dilakukan secara manual, tetapi dengan sistem ini maka menjadi alternative pengadaan yang efesien dan efektif. Disamping itu juga, resiko pejabat tersangkut kasus hukum juga dapat diminimalisir. 

Gelaran APN 2018 ini terselenggara untuk kali kedua ini. Dihadiri oleh sekitar 300 tamu undangan yang terdiri dari kepala daerah (bupati atau wakil bupati), sekretaris daerah, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), ULP (Unit Layanan Pengadaan), BUMD, serta para pengguna anggaran lainnya. Para peserta mitra penyedia barang/jasa dengan antusias mempresentasikan produk atau layanan yang dipamerkan. Kegiatan utama dari APN 2018 sendiri adalah booth visit yang dilaksanakan usai talk show, di mana para tamu undangan dari pengguna anggaran bisa berinterakasi langsung dengan penyedia barang/jasa di booth masing-masing.