balitribune.co.id | Denpasar -  Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Denpasar memprotes kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Aksi protes mahasiswa berjumlah 20 orang itu dilakukan di depan Kantor DPRD Provinsi Bali Renon, Denpasar Timur, Rabu (7/9) sore. Mereka menyampaikan orasi, membaca puisi dan bernyayi. Aksi berlangsung satu jam itu dijaga ketat petugas keamanan dari Polresta Denpasar, TNI, Satpol PP dan Pecalang.

Ketua Umum HMI Cabang Denpasar Mohamad Alawi mengatakan, alasan pihaknya menolak kenaikan harga tersebut karena memiliki multiplier effect, seperti inflasi yang tinggi, turunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan.
 
"Korbannya juga kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kecil menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM). Karena belum sepenuhnya pulih akibat terpaan Pandemi Covid-19," ungkapnya kepada wartawan.

Dikatakannya, akhir-akhir ini Indonesia sedang menghadapi pelbagai persoalan berbangsa dan bernegara yang kompleks. Setelah pandemi Covid-19, muncul perang antara Ukraina dan Rusia. Sehingga mempengaruhi kondisi perekonomian nasional, terutama di sektor energi. Pertama, harga minyak jadi naik yang berimplikasi pada membengkaknya beban subsidi dan membebani postur APBN.

Apalagi menurutnya, penyaluran subsidi BBM tidak tepat sasaran, justru dinikmati masyarakat mampu seperti pemilik mobil pribadi. Maka pemerintah mengambil keputusan mengurangi beban tersebut dengan menaikkan harga BBM bersubsidi.

Menurut Alawi, solusi pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga dinilai tidak tepat. Sebab, berkaca pada BLT yang diberikan atas persoalan yang sebelumnya ada di negeri ini, penyalurannya tidak sesuai sasaran atau tidak merata.

Selain soal kenaikan BBM, HMI cabang Denpasar juga menyuarakan mengenai masalah kenaikan tarif dasar listrik, imbas dari kekurangan pasokan batubara dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) di sektor ketenagalistrikan.

Meski kenaikan tarif dasar listrik terjadi pada pelanggan kelas menengah ke atas dan sektor industri, kebijakan ini juga memiliki pengaruh terhadap laju inflasi walaupun terbatas.

Sehingganpihaknya meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik. Di tengah kompleksitas persoalan BBM bersubsidi dan kenaikan tarif listrik tersebut, ada mafia dalam sektor minyak - gas dan tambang.

"Keberadaan mafia akan memperpanjang persoalan energi di dalam negeri, sehingga sulit untuk mewujudkan swasembada energi di Indonesia," katanya.