balitribune.co.id | Perdebatan soal “homeless media” sesungguhnya bukan sekadar pertengkaran antara media lama dan media baru. Polemik ini lebih dalam dari itu - Indonesia sedang menghadapi benturan besar antara disrupsi digital dengan standar profesionalisme pers yang selama ini menjadi fondasi demokrasi.
Ketika pemerintah membuka ruang bagi kelompok media digital nonkonvensional dalam strategi komunikasi publik, kritik langsung bermunculan. Sejumlah organisasi wartawan menilai langkah tersebut berbahaya karena dianggap mencampuradukkan pers profesional dengan akun-akun digital yang belum tentu memiliki badan hukum, struktur redaksi, mekanisme verifikasi, maupun kode etik jurnalistik.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Dalam dunia digital hari ini, siapa pun bisa menjadi “media”. Seseorang cukup memiliki akun TikTok, Instagram, YouTube, atau X, lalu memproduksi informasi yang mampu menjangkau jutaan orang hanya dengan telepon genggam. Persoalannya, tidak semua informasi lahir dari proses jurnalistik yang sehat. Di titik inilah batas antara produk jurnalistik, propaganda, opini pribadi, dan konten pesanan mulai kabur.
Publik akhirnya kesulitan membedakan mana informasi yang telah diverifikasi dan mana sekadar framing untuk kepentingan tertentu. Ketika pemerintah terlalu dekat dengan kelompok media tanpa standar etik yang jelas, muncul persepsi bahwa negara sedang membangun “ekosistem buzzer resmi” dan mendegradasi fungsi pers. Bahaya terbesarnya bukan sekadar kritik terhadap pemerintah, melainkan hilangnya kepercayaan publik terhadap informasi itu sendiri.
Namun, menolak kehadiran homeless media mentah-mentah juga bukan jawaban bijak. Realitasnya, pola konsumsi informasi masyarakat sudah berubah drastis. Generasi muda kini lebih banyak mengakses informasi melalui media sosial dibanding media arus utama. Kecepatan, visualisasi, dan algoritma platform digital telah mengubah cara publik memahami dunia.
Artinya, pemerintah memang tidak mungkin lagi hanya mengandalkan media konvensional dalam menyampaikan pesan publik. Masalahnya, adaptasi terhadap perubahan teknologi tidak boleh mengorbankan prinsip dasar demokrasi - independensi pers, akurasi informasi, verifikasi dan tanggung jawab publik.
Di sisi lain, polemik ini juga membuka kenyataan pahit yang sedang dihadapi industri media arus utama. Banyak media profesional kehilangan trafik, audiens, bahkan pengaruh akibat perubahan algoritma platform digital. Media yang dahulu menjadi rujukan utama kini harus bersaing dengan content creator, influencer, hingga akun anonim yang lebih cepat, lebih viral, dan lebih dekat dengan pola konsumsi publik.
Karena itu, konflik ini sesungguhnya bukan hanya soal etik jurnalistik. Ini juga soal perebutan pengaruh di ruang informasi digital.
Lalu apa jalan keluarnya?
Pemerintah perlu membuat batas dan klasifikasi yang jelas antara perusahaan pers, content creator, citizen journalism, dan kanal komunitas digital. Semuanya memiliki fungsi berbeda dan tidak bisa diperlakukan sama.
Jika homeless media ingin dilibatkan dalam komunikasi publik, maka harus ada standar minimum, identitas pengelola yang jelas, transparansi sponsor, mekanisme koreksi, larangan penyebaran hoaks, serta komitmen terhadap etika komunikasi publik.
Pendekatan pemerintah sebenarnya bisa menjadi positif bila diarahkan untuk pembinaan. Misalnya melalui pelatihan jurnalistik digital, literasi media, fact-checking, hingga sertifikasi etik dasar bagi kreator informasi digital. Dengan begitu, tujuan akhirnya bukan menjadikan mereka corong pemerintah, tetapi mendorong lahirnya ekosistem media digital yang lebih sehat.
Pers profesional juga tidak bisa hanya berlindung di balik status verifikasi Dewan Pers. Media arus utama harus berbenah - lebih cepat, lebih visual, lebih dekat dengan audiens digital, dan mampu membangun kembali kepercayaan publik yang mulai tergerus. Sebab di era algoritma, kepercayaan menjadi mata uang paling mahal.
Dewan Pers dan regulator pun perlu menyadari bahwa regulasi media era secara perlahan mulai tertinggal dari realitas creator economy dan platform digital. Dibutuhkan pendekatan baru yang mampu menjaga kebebasan berekspresi tanpa membiarkan ruang digital berubah menjadi hutan liar disinformasi.
Polemik homeless media pada akhirnya menunjukkan satu hal penting - Indonesia sedang memasuki fase transisi besar ekosistem informasi. Dari era media institusional menuju era distribusi digital berbasis platform.
Pertanyaannya bukan lagi apakah perubahan ini bisa dihentikan. Sebab perubahan itu sudah terjadi.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah demokrasi Indonesia mampu menjaga kualitas informasi di tengah banjir konten digital yang semakin sulit dikendalikan?.
