Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Istana Ala Kadarnya

Bali Tribune / IGM. Pujastana

balitribune.co.id | PDIP masuk kabinet Prabowo – Gibran? Mungkin benar, mungkin tidak. Sepertinya tarik menarik politik masih terjadi dan rumorpun beterbangan. Jokowi disebut-sebut tidak rela PDIP masuk koalisi. Tapi Itu baru gosip, kebenarannnya sulit dibuktikan.

Koalisi maknanya penggabungan kekuatan dua pihak atau beberapa pihak. Mengutip dari buku Handbook of Party Politics karya Richard Katz dan William Crotty, koalisi adalah kumpulan aktor atau pelaku politik yang bersatu untuk meraih kekuasaan. 

Anggota dari koalisi bisa bermacam-macam, mulai dari perorangan, kelompok kepentingan, partai, hingga aliansi politik. Koalisi berbagai partai politik untuk meraih kekuasaan di suatu negara. Pembentukan koalisi partai politik dilakukan dengan segala pertimbangan politis yang mesti dipikirkan secara matang.

Sementara itu Koalisi yang akan kita bicarakan saat ini adalah penggabungan pelaku politik yang bersatu untuk meraih kekuasaan. Tepatnya koalisi untuk menyelamatkan kepentingan politik salah satu pihak dari ancaman pihak lain.  Dengan kata lain, salah satu pihak menawarkan kekuatan politik yang dimilikinya untuk melengkapi kekuatan koalisi yang sebelumnya telah terbentuk.

Lalu apa kekuatan yang ditawarkan PDIP bagi koalisi pemerintah yang sebentar lagi akan dilantik? Apakah tanpa PDIP pemerintahan Prabowo Gibran akan sulit bergerak?

PDIP sebaiknya di luar sebagai penyeimbang, jadi oposisi. Begitu kata  Direktur Indobarometer, M. Qodari, pengamat politik yang selalu ramah pada pasangan Prabowo – Gibran plus Jokowi dan Kritis pada PDIP. 

Senada dengan Qodari, Ulil Abshar-Abdalla Ketua Lakpesdam PBNU masa khidmah 2022-2027 yang juga  tokoh Islam Liberal juga berpendapat serupa, PDIP perlu jadi kekuatan penyeimbang, terutama karena punya pengalaman empirik berlaku sebagai oposisi dan melakukannya dengan sangat baik pada masa pemerintahan Presiden SBY dulu.

Entahlah. Saya tidak paham soal itu. Yang jadi pikiran saya saat ini adalah kabar  bahwa Kabinet Prabowo-Gibran akan sangat gemuk. Wakil menteri saja kabarnya mencapai 100 orang. Mensesneg yang dulu tidak pernah memiliki wakil menteri nantinya  akan memiliki 4 orang wakil menteri. Istana harus diatur ulang agar siap menampung begitu banyak tambahan orang. Ruangan kerja harus nyaman tidak seperti sekarang ala kadarnya.

Wajah interior  Istana Negara tampaknya akan berubah 180 derajat. Furniture sudah disiapkan sesuai selera Presiden baru, serba putih! Terkesan lebih mewah dari presiden sebelumnya saat dimana istana terkesan “ala kadarnya.”  Ruangan dalam istana  harus di tata ulang. Ada begitu banyak “orang” yang harus diberi ruangan. Semua harus rapi dan necis.

Kabinet sendiri kabarnya sudah akan  final lima hari sebelum, formasi kabinet juga akan rampung pada saat itu. Tetapi kita tetap tetap harus menunggu pengumuman resminya setelah pelantikan. Mungkin ada yang khawatir jika diumumkan sebelum pelantikan akan menimbulkan perdebatan konstitusional mengenai keabsahannya.

Transisi 20 Oktober nanti tampaknya akan menjdii transisi yang  sebenar-benarnya, perubahan menjadi sesuatu yang baru sama sekali. Bukan hanya interior dan ruangan tetapi juga efisiensi dan efekttifitas kerja. Semua harus berkerja.  Tidak ada yang sekadar jadi pajangan atau penggembira.

Tetapi pertanyaan masih menggantung. Apakah presiden baru nanti masih tetap akan memiliki kesabaran seperti yang ditunjukan selama masa kampanye ptresiden sampai masa  debat? Membalas kritikan dengan humor? Sabar menerima cercaan seperti SBY dan Jokowi? Saya tidak tahu tetapi berharap begitu.

wartawan
IGM. Pujastana
Category

Veda dan Ramadhipa Siap Tutup Musim 2025 dengan Hasil Gemilang di Valencia

balitribune.co.id | Jakarta – Dua pebalap muda Astra Honda Racing Team (AHRT), Veda Ega Pratama dan Muhammad Kiandra Ramadhipa siap menutup musim 2025 dengan hasil gemilang di putaran terakhir JuniorGP dan European Talent Cup (ETC) yang akan digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, 22-23 November.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Proyek Lift Kaca Dihentikan, Warga Desa Adat Kecewa

balitribune.co.id | Semarapura - Warga Desa Adat Dwi Kukuh Lestari, Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, Klungkung kecewa dengan dihentikannya proyek lift kaca oleh Gubernur Wayan Koster. Penghentian itu juga sebagai pukulan bagi warga adat karena proyek tersebut awalnya disebut-sebut menjadi salah satu inovasi akses wisata di kawasan Pantai Kelingking.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Akomodir Masukan Fraksi-fraksi, DPRD Badung Apresiasi Langkah Bupati Rancang APBD 2026 Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Badung, Senin (24/11) menggelar rapat paripurna untuk mengambil keputusan terhadap empat Rancangan Perarutan Daerah (Ranperda).

Meliputi Ranperda tentang APBD Badung tahun anggaran 2026, Ranperda tentang pemerinan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, Ranperda tentang fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, dan Ranperda tentang perlindungan dan penertiban hewan pembawa rabies.

Baca Selengkapnya icon click

Perayaan Puncak “ManguCita” HUT ke-16 Kota Mangupura, Bupati Adi Arnawa dan Wabup Bagus Alit Sucipta Ajak Masyarakat Membangun Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menghadiri langsung puncak perayaan HUT Ke-16 Kota Mangupura, bertempat di Lapangan Puspem Mangupraja Mandala, Sabtu (22/11).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

ECOMOVE 2025, Langkah Nyata HIMA LSPR Bali Jaga Ekosistem Pesisir

balitribune.co.id | Mangupura - HIMA LSPR Bali kembali menunjukkan komitmennya dalam pelestarian lingkungan melalui kegiatan ECOMOVE #1 yang diselenggarakan di Ekowisata Mangrove Batu Lumbang pada Minggu (23/11). Mengusung tema “Satu Aksi, Seribu Arti, untuk Bumi yang Lestari,” kegiatan ini diikuti oleh 60 peserta dari berbagai SMA, perguruan tinggi, dan perwakilan sponsor.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Komite III DPD RI Gelar Rapat Kerja Bersama Pemerintah di Bali dalam Inventarisasi Materi Pengawasan UU Narkotika

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memiliki mandat konstitusional untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam proses penyusunan kebijakan nasional, termasuk dalam sektor kesehatan melalui alat kelengkapan Komite III. Sebagai representasi daerah, DPD RI berperan memastikan bahwa kebijakan nasional di sektor kesehatan benar-benar dapat diimplementasikan di daerah.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.