BALI TRIBUNE - Dari 108 ormas di Bali, ada tiga yang terdata telah melakukan perbuatan pidana, mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Atas data tersebut, Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose sudah mengirim surat rekomendasi penghentian sementara kegiatan ketiga ormas itu kepada Gubernur Bali. Sayangnya, surat rekomendasi yang dikirim bulan April 2017, sampai sekarang belum mendapat tanggapan. Lama tidak mendapat tanggapan, Kapolda meminta Kabidkum Polda Bali, Kombes Pol. Mochamad Khozin, S.I.K., S.H., M.H. mengecek kembali perkembangan surat rekomendasi tersebut. Saat dikonfirmasi, Mochamad Khozin mengaku sudah mengecek perkembangan surat rekomendasi tersebut melalui rapat koordinasi dengan Sekda Provinsi Bali, Drs. Dewa Made Indra, M.Si. di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Rabu (9/1). "Sekda mengatakan surat rekomendasi dari Kapolda terkait keberadaan ormas di Bali telah diterima dan sudah dibicarakan fungsi terkait. Selanjutnya surat tersebut masih dikoordinasikan dengan Bapak Gubernur,” katanya. Perwira melati tiga di pundak ini menjelaskan, surat rekomendasi ini sebenarnya sudah lama, waktu terjadinya kekerasan oleh beberapa ormas untuk diatensi oleh Gubernur Bali untuk diberikan Surat Peringatan (SP). “Tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari Pemda, sehingga kemarin kita diperintahkan oleh Kapolda untuk menanyakan perkembangan surat yang kita kirim,” terangnya. Dikatakan, Ketegasan Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose memberantas organized crime, mendapat apresiasi berbagai elemen masyarakat. Preman berkedok ormas yang kerap melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, langsung tiarap sejak menjabat Kapolda Bali. Bahkan preman yang melakukan pungli mengatasnamakan ormas ditangkap satu per satu dan diproses hukum. Kini masyarakat Bali merasa aman dan nyaman beraktivitas.
