balitribune.co.id | Sudah menjadi pembicaraan publik, bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap I, hanya basa-basi. Tidak ada perubahan kegiatan masyarakat yang nyata. Kontrol dari aparat, nyaris tidak ada. Kaum birokrasi, tampaknya ngantor seperti biasa. Bahkan ada OPD yang tidak mau memberlakukan pegawainya yang harus ngantor 25%.
Beberapa masyarakat yang lalu-lalang di Gilimanuk mengatakan bahwa petugas di sana tampaknya enggan melakukan kontrol sosial. Mungkin mereka lelah, dan takut terkena imbas korona, atau uang makannya yang tak sesuai. Semoga saja mereka tidak mau menerima sogokan.
Tampaknya fenomena ini sampai ke telinga Presiden kita, Jokowi. Lalu mendadak diadakan rapat kabinet terbatas. Di sana Jokowi terus terang mengatakan bahwa PPKM tidak efektif. Segera setelah rapat itu, Panglima TNI dan Kapolri langsung turun ke lapangan (Pasar Tanah Abang). Mereka membagikan masker. Waduh, bahkan hanya untuk urusan masker, ternyata harus ditangani oleh Panglima TNI dan Kapolri ? Lalu, ke mana anak buahnya?
Mungkin anak buahnya Pak Panglima dan Pak Kapolri sudah bekerja mati-matian. Hanya saja masyarakatnya yang membandel dan tidak berdisplin. Rakyat sepertinya cuek saja. Beginilah tingkah polah masyarakat yang ke-enak-an ber-demokrasi dan ber-HAM. Masyarakat inginnya hidup bebas, sebebas-bebasnya. Sudah tidak perduli dengan aturan pemerintah. Seperti layaknya sepak terjang kaum Sufi di Athena, pada era pemerintahan Perikles, tahun 2500 SM.
Baiklah, kita berpikir positif saja. Bahwa fenomena turun-tangannya Panglima dan Kapolri menunjukkan, betapa sudah seriusnya serangan covid bagi bangsa ini. Sehingga seharusnya, tidak perlu lagi ada perdebatan, apakah kita memihak “ekonomi” atau “kesehatan”. Serangan korona yang tembus satu juta jiwa di Indonesia, harus menunjukkan, masalah kesehatan adalah nomer satu. Kita harus siap hidup prihatin untuk sementara. Kemudian, kelompok yang kaya, harus sudi membantu kelompok masyarakat yang miskin. Itulah sejatinya implementasi konsep gotong royong.
Sejak awal saya mengira, bahwa Jokowi ragu-ragu dalam melaksanakan tindakan tegas, berkait dengan pencegahan serangan korona. Karena kita tahu-lah, bahwa latar belakang Jokowi adalah seorang bisnisman. Dengan demikian masalah ekonomi, akan selalu terus menjadi beban dalam alam pikirnya.
Sementara itu, aparat-nya ternyata jauh lebih ragu-ragu. Jokowi sudah terasa tegas memberikan aturan untuk bisa memberikan denda bagi pelanggar. Tetapi pelaksanaannya jauh panggang dari api. Bahkan saya pernah membaca di koran, bahwa Bupati Bangli, I Made Gianyar, terus terang mengatakan, bahwa ia kasihan mendenda rakyatnya yang melanggar prokes.
Kalau sudah begini, mau apa lagi? Saya mengira bahwa semua ke-engganan itu ada kaitannya dengan politik praktis. Apalagi ritual-ritual di Bali terus saja berlangsung dengan kuat. Kalau demikian halnya, jangan heran kalau saat ini serangan korona di Bali (dan juga di Indonesia) terus dan terus semakin menanjak.
Setelah sidang kabinet terbatas tempo hari, saya membaca bahwa Jokowi sudah mulai terus terang. Bahwa ia mulai sadar, bahwa ia tidak perduli lagi dengan pertumbuhan ekonomi. Yang penting adalah serangan korona, bisa dikendalikan, dan serangannya bisa terus menurun. Saya kira hal ini adalah keputusan yang baik dan bijak. Bahwa yang utama saat ini adalah, adanya kebijakan untuk mengendalikan dan menurunkan serangan korona. Ekonomi akan tumbuh dengan sendirinya, kalau serangan korona sudah mereda. Ada trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan serangan korona. Kita tidak bisa mendapatkan keduanya saat sekarang ini. Harus ada yang dikorbankan, perekonomian atau kesehatan.
Setahun yang lalu, tatkala mulai terdeteksi ada serangan korona di Depok, sebetulnya sudah ada suara keras saat itu di DPR. Yakni, agar dilakukan kebijakan lockdown di kawasan tersebut. Tetapi pemerintah masih sangat ragu. Memang demikianlah realitanya. Banyak tulisan yang mengatakan bahwa, sebetulnya urusan kesehatan akan selalu kalah melawan kepentingan ekonomi.
Tetapi sekarang sudah mulai ada kesadaran baru Presiden Jokowi dalam melawan serangan korona. Kesadaran tentang pentingnya kesehatan, sudah mulai tumbuh. Saatnya ketegasan tanpa pandang bulu harus dilakukan. Kalau perlu yang tidak mematuhi prokes, dihukum saja. Toko dan pusat keramaian yang melanggar prokes, ditutup dan dicabut ijinnya. Kepala OPD yang tidak taat pada prokes, dipecat saja dari jabatannya, dan menjadikannya non-job. Sekolah dan kampus yang membandel ditutup saja, dan pimpinannya diganti. Aparat negara yang melanggar, harus dihukum.
Saya melihat bahwa masyarakat sekarang sudah mulai lelah. Oleh karenanya, mereka menjadi acuh dan stress. Pemerintah sekarang, menaruh harapan pada vaksin. Tetapi kapan pelaksanaan vaksinasi akan selesai di Indonesia ? Penduduk yang terlanjur besar, akan sangat menyulitkan penyediaan dana dan sarana-prasarana.
Lalu, selama menunggu tuntasnya vaksinasi, apa yang harus dikerjakan? Tindakan Panglima TNI dan Kapolri di kawasan Tanah Abang yang lembut, harus diperkeras. Rakyat Indonesia harus dididik untuk berdisplin. Rakyat Indonesia saat ini, sudah terlanjur terbius dengan zone nyaman demokrasi dan HAM. Bahkan ada rakyat yang berani melawan petugas yang sedang melakukan kegiatan pengendalian prokes. Rakyat macam apa itu?
Rakyat yang demikian harus dihukum. Ia melawan petugas yang sedang bertugas. Kalau tindakan tegas tanpa pandang bulu sudah dilakukan dengan konsisten (meminjam istilah Jokowi), maka saya yakin kesadaran rakyat akan muncul. Jangan biarkan rakyat terus terlena dalam zone nyaman dalam kehidupan di zone krisis. Tidak perlu terlalu dihiraukan saat ini, suara-suara minor atas nama demokrasi dan HAM. Negara ini memerlukan “tangan besi” untuk penyelamatannya. Diperlukan pemimpin yang tegas dan kuat.
