Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kasus Mafia Tiongkok, Pedagang Kecil Terkena Imbas

ASPIRASI - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali Nyoman Parta, dan anggota saat menerima aspirasi para pelaku pariwisata.

BALI TRIBUNE - Kasus jaringan mafia Tiongkok, ternyata berimbas pada para pedagang kecil di Bali. Buktinya, Senin (12/11), para pelaku pariwisata yang terdampak penutupan toko dan jaringan mafia Tiongkok, mendatangi Gedung DPRD Provinsi Bali.  Di Gedung Dewan, mereka diterima Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali Nyoman Parta, dan sejumlah anggota dewan. Para pelaku pariwisata ini meminta para wakil rakyat, agar serius menyikapi situasi ini.  "Warung sepi karena sepinya kunjungan tamu Tiongkok ke desa kami," kata I Wayan Setiawan, salah satu pedagang kecil dari Desa Bongkasa, Badung, yang hadir pada kesempatan tersebut.  Sebelum kasus mafia Tiongkok mencuat, Desa Bongkasa diramaikan oleh guide-guide rafting. Namun belakangan, para guide rafting tidak lagi mendapatkan tamu, yang kebanyakan adalah tamu Tiongkok.  "Dulu perhari penghasilan guide rafting mencapai Rp120 ribu per orang. Sekarang sudah ga dapat apa-apa lagi. Kami juga begitu," imbuhnya.  Sementara Crish, juga mengakui jika usaha travelnya sepi setelah kasus mafia Tiongkok mengemuka. Usaha transportasinya menurun, dan usaha-usaha lain yang mengandalkan kunjungan tamu Tiongkok juga nasibnya setali tiga uang.  "Kalau seperti ini terus, banyak usaha yang gulung tikar. Mohon agar hal ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah," ujarnya.  Menyikapi kondisi ini, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali Nyoman Parta, mengatakan, dengan kehadiran para pelaku pariwisata ini, pihaknya menjadi tahu lebih lengkap masalah di lapangan. Pihaknya siap menyikapi hal ini.  "Keputusan DPRD Bali maupun sikap Gubernur Bali, tidak berubah. Kami tetap konsisten. Yang tidak berizin, tutup. Yang berizin dan usahanya tidak sehat, juga tutup," tandas Parta.  Hanya saja dari sikap ini, diakuinya tentu ada ekses lain. Misalnya usaha Spa yang tidak ada kaitannya dengan jaringan mafia Tiongkok menjadi sepi. Begitu juga pedagang kecil, seperti Warung Babi Guling, ikut sepi kunjungan.  "Eksesnya ini harus menjadi perhatian pemerintah. Setelah toko jaringan mafia Tiongkok ditutup, pemerintah agar tata lagi sehingga pariwisata Bali kembali bangkit," pungkas Parta. S

wartawan
San Edison
Category

Proyek SJUT Sanur Rampung 100%, Pemkot Denpasar Beri Waktu 3 Bulan Bagi Provider untuk Pindah Jalur

balitribune.co.id | Denpasar - Pekerjaan konstruksi proyek Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (SJUT-IPT) di kawasan Sanur resmi tuntas 100%. PT Sarana Utilitas Optimal (SUO) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) telah menyerahkan hasil pembangunan tersebut kepada Perumda Bhukti Praja Sewakadarma (BPS) Kota Denpasar melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST), Rabu (13/5/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Indonesia Rugi Rp9 Triliun Akibat Penipuan Online, ASEAN Memperkuat Upaya Penanggulangan

balitribune.co.id | Denpasar - Di Indonesia sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 411.000 laporan kasus penipuan online dengan estimasi kerugian finansial mencapai sekitar USD 550 juta atau setara Rp9 triliun, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bukan Ribet Malah Cuan, Ibu Rumah Tangga di Tabanan Raup Tabungan dari Bank Sampah

Gerakan Pilah dan Kelola Sampah dari Rumah mendapat respons positif dari masyarakat. Salah satunya datang dari Ni Made Serly Liana Dewi, warga Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan, yang menilai kebijakan pembatasan sampah ke TPA menjadi dorongan bagi masyarakat untuk mulai berubah dan lebih bertanggung jawab dalam mengelola sampah dari rumah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK: Keputusan Bisnis Bankir Dilindungi Hukum Sepanjang Beritikad Baik

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa upaya mendorong pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan perlu disertai dengan kepastian hukum bagi pelaku industri perbankan. Untuk itu, OJK memandang penting adanya pemahaman yang sama di antara seluruh pemangku kepentingan mengenai penerapan konsep business judgement rule dalam penanganan perkara pidana di sektor perbankan. 

Baca Selengkapnya icon click

HUT Bangli ke-822: Pemkab dan FPRB Tanam 150 Pohon di Kawasan Rawan Bencana

balitribune.co.id | Bangli - Merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bangli ke-822, Pemerintah Kabupaten Bangli bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) menggelar aksi penanaman 150 pohon di kawasan Pura Dalem Buungan, Kecamatan Susut, Rabu (13/5/2026).

Aksi ini merupakan langkah preventif untuk memperkuat struktur tanah dan menjaga ekosistem di wilayah yang dikenal memiliki banyak aliran sungai serta titik rawan longsor.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.