balitribune.co.id | Bangli - Ketua DPRD Kabupaten Bangli, I Ketut Suastika, mendesak Pemerintah Kabupaten Bangli untuk segera mengevaluasi dan menata ulang pendistribusian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dinilai mendesak agar penempatan pegawai benar-benar selaras dengan Analisis Beban Kerja (ABK) dan prioritas program pembangunan daerah.
Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti masih ditemukannya ketimpangan distribusi sumber daya manusia (SDM) di sejumlah instansi. Menurutnya, terdapat dinas yang memiliki jumlah pegawai melimpah tetapi minim program dan anggaran. Sebaliknya, ada pula OPD dengan beban kerja serta anggaran program yang besar namun justru kekurangan tenaga penunjang.
"Pemerintah daerah harus memikirkan beban kerja. Di mana ada beban kerja tinggi, segera arahkan SDM ke sana untuk mendukungnya. Jangan sampai di satu tempat pegawainya besar tapi tidak ada programnya. Sementara di tempat lain anggarannya besar namun kekurangan pegawai," ujar Suastika, Rabu (2/9/2026).
Sebagai contoh, Suastika membeberkan kondisi di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli. Berdasarkan evaluasi internal, pagu anggaran di instansi tersebut mencapai Rp 5,7 miliar, dengan rincian belanja pegawai menghabiskan Rp 5 miliar, sementara alokasi anggaran program dan operasional hanya berkisar Rp 700 juta.
Ketimpangan serupa juga disinggungnya pada pengelolaan unit usaha pengolahan kopi di Desa Catur, Kintamani, di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Ia menyebutkan belanja pegawai untuk unit tersebut mencapai kisaran Rp 170 juta hingga Rp 180 juta per tahun, sementara target pendapatan yang dihasilkan hanya sekitar Rp 20 juta per tahun.
"Antara SDM yang ada di situ, gajinya, dengan pendapatan yang dihasilkan sangat jauh dan tidak seimbang. Hal-hal seperti ini yang harus dibenahi," tegasnya.
Ia menambahkan, alokasi belanja pegawai di Kabupaten Bangli saat ini telah menyerap porsi yang cukup besar, yakni mencapai sekitar 44 persen dari total APBD. Oleh karena itu, efisiensi dan optimalisasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi perhatian serius.
Suastika mendorong Bagian Organisasi Setdakab Bangli untuk bersinergi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) serta seluruh pimpinan OPD dalam memperbarui data kebutuhan tenaga kerja secara berkala. Mutasi atau pergeseran pegawai menurutnya perlu dilakukan rutin setiap tahun sesuai kebutuhan riil di lapangan.
"Kuncinya ada di Bagian Organisasi sebagai pemikir analisis beban kerja, lalu pelaksana penempatannya di BKDPSDM. Pegawai harus ditempatkan di posisi yang tepat agar bisa menghasilkan output dan outcome yang nyata bagi masyarakat Bangli, khususnya pada OPD penghasil dan unit pelayanan publik," pungkasnya.
