balitribune.co.id | Negara - Pasca banjir bandang Tukad Bilukpoh, Mendoyo, kini warga terdampak banjir mengaku khawatir untuk kembali tinggal di permukiman mereka. Terlebih dengan cuaca hujan ektrim yang kerap terjadi di wilayah hulu, debit air tiba-tiba meningkat drastis. Meraka mengakui wilayah permukiman mereka rawan bencana sehingga tidak aman lagi untuk ditempati. Mereka berharap rencana relokasi segera bisa direalisasikan.
Hujan deras kerap terjadi di wilayah hulu sehingga menyebabkan debit air di beberapa sungai mengalami peningkatan drastic. Seperti salah satunya yang terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bilukpoh pada Senin (24/10) sore. Sepekan setelah luapan Tukad Bilukpoh menerjang dan meluluhlantakan permukiman warga di Desa Penyaringan dan Kelurahan Tegalcangkring, debit air Tukad Bilukpoh kembali mengalami peningkatan drastic. Ketinggian permukaan air bahkan kembali mendekati badan jembatan.
Pihak kepolisian terus meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya banjir susulan. Terlebih ruas jalan nasional jembatan Tukad Bilukpoh menjadi jalur arteri lintas Jawa-Bali. Kasat Lantas Polres Jembrana, AKP Aan Saputra mengatakan setelah permukaan air Tukad Bilukpoh meningkat, dilakukan patroli di Jembatan Bilukpoh, “Anggota Pengaturan dan Penjagaan bersama Kabag Ops melaksanakan patroli di jembatan Bilukpoh, terpantau debit air mulai meningkat. Arus lalu lintas ramai lancar,” ujarnya.
Kondisi hujan ektrem di wilayah hulu yang menyebabkan peningkatan debit air Tukad Bilukpoh ini juga menimbulkan kekhawatiran warga terdampak banjir bandang. Warga yang kini masih tinggal di pengungsian mengaku khawatir jika kembali menempati permukiman. Terlebih wilayah di sekitar alur Tukad Bilukpoh sudah beberapakali diterjang banjir bandang. Seperti yang diungkapkan Ketut Suarta (73). Warga yang tinggal di ujung selatan Tempek IV Banjar Anyar kelod ini mengaku berpikir ketika kembali.
“Saya sejak kecil memang tinggal di sekitar sungai. Sudah empat kali mengalami banjir besar seperti ini dan tahun ini yang paling besar. Sekarang benar-benar berpikir (untuk kembali), apalagi usia sudah lanjut. Kondisi lahan tempat tinggal saya sudah sangat rawan dan berbahaya sekali,” ujarnya. Ia pun berharap pemerintah bisa memberika solusi, “saya keadaan terjepit. Tidak punya tempat lain, hanya punya lahan itu saja. Kalau memang pemerintah bisa memberikan solusi, saya siap dipindah,” ungkapnya.
Begitupula diungkapkan oleh warga terdampak banjir lainnya, I Gusti Bagus Edi (44) asal Bilukpoh Kangin. Setelah tiga kali permukimannya diterjang banjir bandang, ia khawatir potensi dan kerawanan banjir kedepan semakin meningkat, “belum lunas hutang untuk perbaiki rumah yang rusak diterjang banjir bandang akhir tahun 2018, sekarang rumah kami sudah hancur. Dampak banjirnya juga sudah semakin meluas. Tidak tahu bagaiman kedepannya. Tapi wilayah kami ini sudah sangat rawan bencana banjir,” ujarnya.
Ia bersama warga terdampak lainnya berharap rencana pemerintah untuk merelokasi permukiman warga terdampak banjir Tukad Bilukpoh bisa terealisasi. Bahkan beberapa warga terdampak banjir mengaku bersedia membayar, “kedepan setelah mendapat janji Pak Gubernur, saya mohon agar dicarikan tempat/lokasi untuk sejenis BTN subisidi. Bayapun berani. Kami sanggup cicil dari pada cicil bayar hutang untuk perbaiki rumah lagi. Kami tidak punya lahan lain,” ungkap Gusti Made Putra Darmawan.
Sebelumnya Gubernur Bali, Wayan Koster menyatakan terkait penanganan pasca tanggap darurat bencana (TDB) pada fase pemulihan dan rehabilitasi, akan dipikirkan untuk upaya relokasi terhadap warga yang tinggal di wilayah rawan bencana baik di Bilukpoh maupun Penyaringan, “yang berikutnya adalah memikirkan tempat tinggal permanen kedepan,” ujarnya. Ia menyebut salah satunya akan memanfaatkan lahan tanah asset provinsi, “ada tanah provinsi tapi tidak luas, baru ada 20 are yang ngomplek plus dua are. Akan dicarikan lagi,” tegasnya.
Lahan tanah negara tersebut menurutnya akan diberikan kepada warga yang selama ini terdampak banjir Tukad Bilukpoh, “itu akan diberikan untuk masyarakat supaya bisa dibangun perumahan oleh BNPB,” paparnya. Namun menurutnya upaya relokasi tersebut diutamakan bagi warga yang bersedia untuk direlokasi, “ada (rencana upaya relokasi) terutama bagi warga yang mau,” jelasnya. Pihaknya mengaku kini sedang memikirkan cara lain untuk mitigasi untuk meminimalisir potensi dan kerawanan bencana dikemudian hari.
