balitribune.co.id | Jakarta - Koalisi Ojol Nasional (KON), yang terdiri 295 komunitas mitra pengemudi ojek online atau Ojol dari seluruh Indonesia, secara tegas menyatakan tidak akan ikut dalam aksi demonstrasi hari Selasa pada tanggal 20 Mei 2025. Keputusan ini diambil karena penolakan terhadap adanya gerakan politisasi ojol yang dijadikan alat permainan elit politik dan bisnis saja untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.
Ketua Presidium KON, Andi Kristianto, mengatakan pihaknya melihat semakin banyak pihak-pihak luar yang mencoba mendompleng isu-isu pengemudi Ojol untuk kepentingan politik dan bisnis terselubung, tanpa memahami kondisi nyata Ojol di lapangan. "Maka itu kami putuskan tidak ikut demo 20 Mei karena kami tidak ingin suara driver disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mau menyelundupkan agenda di luar kepentingan Ojol. Perjuangan kami murni untuk kesejahteraan Ojol dan harus tetap fokus pada solusi kongkret, bukan panggung politik,” kata Andi.
Ia menambahkan, yang menyatakan ada 500 ribu Ojol demo itu bohong. "Mayoritas Ojol di seluruh Indonesia masih akan onbid, mereka lebih pilih kasih makan anak istrinya daripada ikutan demo yang isinya tunggangan politik begini,” tambahnya.
Menurut Andi, jika bicara kesejahteraan pengemudi Ojol, maka pihak yang harus dilibatkan adalah komunitas Ojol itu sendiri bukan kelompok dan pihak-pihak yang tidak punya kaitan langsung dengan dunia pengemudi.
"Kalau mau bahas nasib driver, bicara langsung dengan kami. Jangan membuat keputusan tanpa suara dari kami. Kelompok yang bukan dari komunitas Ojol tidak mewakili kami,” tegasnya.
Kata dia, ada orang yang selalu koar-koar mengatasnamakan Ojol padahal bukan Ojol. Pihaknya juga menegaskan bahwa para pengemudi sepenuhnya sadar bahwa hubungan kerja mereka dengan aplikator bersifat kemitraan, bukan hubungan kerja sebagai buruh. Namun, ia menekankan pentingnya kehadiran regulasi yang memperkuat posisi driver agar tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian.
“Kami tidak menuntut status jadi buruh atau karyawan, tapi kami butuh aturan yang memastikan kemitraan ini adil dan menguntungkan untuk semua pihak dan melindungi kami. Yang kami lawan adalah ketimpangan, bukan status kemitraan itu sendiri,” katanya.
KON menilai bahwa jalan terbaik untuk menyelesaikan berbagai persoalan pengemudi adalah melalui dialog terbuka dan penyusunan regulasi yang jelas, bukan melalui cara-cara politik yang berisiko dimanfaatkan oleh segelintir elit politik saja padahal tidak mewakili realitas pengemudi di lapangan.
"Kami lebih memilih jalur dialog dan advokasi kebijakan. Itu sikap kami. Aksi yang tidak jelas arah dan tujuannya justru salah-salah bisa merugikan nasib driver sendiri,” tegas Andi.
Ia pun mempertanyakan, siapa yang mau tanggung jawab kalau terjadi seperti itu?. KON mengajak semuanya, termasuk pemerintah, perusahaan aplikasi, dan masyarakat sipil, untuk rembukan melibatkan komunitas pengemudi Ojol secara langsung dalam proses penyusunan regulasi kemitraan digital yang adil, fair dan sesuai dengan cara kerja Ojol saat ini.
